Tito Sebut Pemerataan Ekonomi dari Pinggiran sesuai Visi Presiden

JAKARTA – Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan dengan tema 'Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju' telah digelar pada Kamis (17/9/2020) kemarin.

Hadir secara fisik dalam webinar yang berlangsung di Gedung Kemendagri tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gubernur Riau, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Maluku Utara, dan Gubernur Papua Barat.

BACA JUGA: HUT BNPP, 4 Menteri akan Bicara di Webinar Pengelolaan Perbatasan

BACA JUGA: Tito Instruksi kan BNPP Turun ke 222 Lokpri di Perbatasan Negara

Sementara pejabat yang hadir secara virtual, tercatat ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), para Walikota, para Bupati, dan 22 Camat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai penanggungjawab kebijakan program dan rencana kebutuhan anggaran pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, menyinggung visi Presiden Jokowi.

"Sejak menjabat 2014, bagaimana Presiden sangat ingin terjadi pemerataan pembangunan yang disampaikan secara spesifik, yaitu membangun dari pinggiran, sehingga melalui harapan itu Presiden meluncurkan anggaran sebesar Rp72 Triliun," kata Tito dalam webinar.

Visi tersebut, kata Tito, sangat erat kaitannya dengan kewenangan BNPP yang tercantum dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

"Maka, sangat penting dan strategis membahas upaya-upaya untuk menindaklanjuti harapan Presiden Joko Widodo, diantaranya: mempermudah supply logistik dari pusat ke daerah dan mengembangkan perbatasan menjadi kawasan ekonomi atau disebut sebagai Kawasan Pusat Strategis Nasional (KPSN)," kata Tito.

BNPP, kata Tito, sudah menyiapkan program 222 Kecamatan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ada 222 Kecamatan yang dalam masa periode Bapak Jokowi yang kedua sampai tahun 2024 dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik Wilayah masing-masing, yang di situ sumber dayanya perikanan, perikanannya dihidupkan dan seterusnya," kata Tito.***