Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
Politik
6 jam yang lalu
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
2
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
Peristiwa
5 jam yang lalu
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
3
Tim Mahasiswa FTUI Raih Peringkat Ketiga Metal Cup Gold Season
Pendidikan
20 jam yang lalu
Tim Mahasiswa FTUI Raih Peringkat Ketiga Metal Cup Gold Season
4
Kemendagri sebut Transparansi Informasi jadi Kunci Sukses Penanganan Pandemi
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kemendagri sebut Transparansi Informasi jadi Kunci Sukses Penanganan Pandemi
5
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
Sepakbola
9 jam yang lalu
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
6
Tim Penjaringan Balon Ketum PB PBSI Mulai Verifikasi
Olahraga
23 jam yang lalu
Tim Penjaringan Balon Ketum PB PBSI Mulai Verifikasi
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Peningkatkan Jumlah Lembaga Pengguna Data Penduduk Dipastikan Jaga Kerahasiaan Data

Peningkatkan Jumlah Lembaga Pengguna Data Penduduk Dipastikan Jaga Kerahasiaan Data
Senin, 21 September 2020 14:15 WIB

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengemukakan, pihaknya akan meningkatkan jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependukan (NIK).

Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020), Mendagri Tito menyebut, pagu anggaran kegiatan ini mencapai Rp9,584 miliar.

"Tentunya dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data," kata Tito.

Peningkatan jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependukan (NIK) tersebut, merupakan kegiatan prioritas dan anggaran pada Program Tata Kelola Kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Mengutip dokumen berjudul Komposisi Pagu Anggaran berdasarkan Alokasi per Program (12/17) yang dipaparkan Tito pada parlemen, setidaknya ada 4 kegiatan prioritas lainnya di Ditjen Dukcapil, yakni:

1) Pengadaan Blanko KTP el sebanyak Rp 10juta keping, sebesar Rp105.710

2) Pemutakhiran basis data kependudukan sebesar Rp212.955. Didalam ya sudah termasuk tunggakan annual technical support 2020 dan penyiapan ATS.

3) Pelaksanaan Gerakan Sadar Adminduk (GISA) di 50 daerah (daerah terdepan dan terluar) sebesar Rp2 miliar.

4) Penyediaan Jarkom basis data SIAK dan KTP el, dari pusat sampai dengan kecamatan sebesar Rp302.607 miliar termasuk pembayaran tunggakan tahun 2020.***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Nasional, Pemerintahan
wwwwww