Dana Otsus 2021 Capai Rp7,8 Triliun, Kapan Pembangunan Papua Merata?

JAKARTA - Persoalan Papua belum juga usai. Terakhir kasus tewasnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa yang ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Beberapa jam sebelumnya seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua juga tewas oleh KKB.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI, Kamis (1/10/2020) di Jakarta. "Kita berharap semua persoalan terkait Papua segera selesai dan pembangunan di sana bisa lebih merata. Otonomi khusus (otsus) harus terus ditingkatkan efektivitasnya. Dana otsus yang kita gelontorkan dapat berimbas baik terhadap pembangunan manusia, pembangunan fisik dan sosial di sana," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Polhukam ini menjelaskan, selama ini Ia melihat evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum menunjukkan progres yang cukup berarti. IPM Papua tahun 2019 aja skornya paling rendah yaitu 60.84, jauh di bawah skor IPM nasional sebesar 71.92.

"Kalau pembangunan itu tidak dirasakan masayarakat bawah, maka mereka akan menganggap pemerintah tidak mempedulikan rakyat Papua," tandasnya.

Padahal kata Sukamta, dana otsus Papua yang sudah digelontorkan cukup besar, total mencapai Rp. 126 triliun sejak tahun 2002. Untuk APBN 2021 kita tetapkan dana otsus Papua sebesar Rp. 7.8 triliun.

Hal ini sesuai dengan amanat UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bahwa dana Otsus setara 2% dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan berlaku selama 20 tahun. "Ini juga perlu kita evaluasi dan lanjutkan otsus Papua, karena tinggal 1-2 tahun lagi. Jika dana otsus tifdak dilanjutkan, akan sangat memberatkan Papua, karena dana otsus selama ini menyumbang hingga 60% APBD," urainya.

"Kemudian, kita berharap pendekatan untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial. Kita sesuaikan dengan kultur masyarakat Papua. Kita berharap pembangunan di sana betul-betul menyentuh rakyat Papua. Kita harus kedepankan dialog," tambahnya.

Soal keamanan kata Sukamta, isu-isu akan selalu ada, baik yang dihembuskan oleh OPM untuk mengagitasi rakyat Papua merongrong NKRI atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap ketidakutuhan NKRI. "Papua ini hanya pintu masuk saja untuk mengganggu keutuhan NKRI," tukasnya.

"Kita berharap pemerintah pusat bersatu padu untuk mengatasi ini, baik itu pihak keamanan, Kemen Luar Negeri dan pihak-pihak lain agar dapat menyelesaikan permasalahan Papua ini secara komprehensif. Misalnya, beberapa negara yang berkepentingan terhadap Papua bisa didekati secara diplomatis oleh Kementerian Luar Negeri," bebernya.

Terakhir, untuk mencapai itu semua, Sukamta mendorong optimalisasi satu desk khusus Papua untuk mengkoordinasikan semua unit agar bekerja dalam satu komando. "Kita berharap agar pembangunan manusia, fisik, budaya, diplomasi luar negeri, keamanan, intelijen, pembangunan ekonomi, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Jika pendekatan komprehensif ini dilakukan, maka semoga persoalan Papua bisa diselesiakan secara lebih sistematis," pungkasnya.***