Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lengkap Dukungan Buat LBP Kata Tigor Tanjung
Olahraga
17 jam yang lalu
Lengkap Dukungan Buat LBP Kata Tigor Tanjung
2
Menpora Minta KONI Aceh Siapkan Masterplan PON 2024
Olahraga
17 jam yang lalu
Menpora Minta KONI Aceh Siapkan Masterplan PON 2024
3
Intsiawati Ayus: Pembahasan RUU Otsus Papua harus Libatkan MRP dan Masyarakat Adat
Politik
5 jam yang lalu
Intsiawati Ayus: Pembahasan RUU Otsus Papua harus Libatkan MRP dan Masyarakat Adat
4
Ganda Putra Indonesia Gagal Capai Target
Olahraga
18 jam yang lalu
Ganda Putra Indonesia Gagal Capai Target
5
Terhenti di Semifinal, Greysia/Apriyani Akui Lawan Lebih Siap
Olahraga
18 jam yang lalu
Terhenti di Semifinal, Greysia/Apriyani Akui Lawan Lebih Siap
6
Ahsan/Hendra Dihentikan Pasangan Muda Taipei di Semifinal
Olahraga
18 jam yang lalu
Ahsan/Hendra Dihentikan Pasangan Muda Taipei di Semifinal
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Permudah Kemitraan dengan Pemerintah, BUMDes Kini Berbadan Hukum

Permudah Kemitraan dengan Pemerintah, BUMDes Kini Berbadan Hukum
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid. (Foto: Istimewa)
Selasa, 01 Desember 2020 18:13 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sebagaimana PT (Perseroan Terbatas) dan Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini telah menjadi unit usaha berbadan hukum menyusul telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Hal ini mempermudah BUMDes dalam membangun kemitraan dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid saat memberikan arahan pada Penutupan dan Penganugerahan Desa Brilian 2020 secara daring di Jakarta, Selasa (1/12).

"Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada ketegasan posisi hukum. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kuat sekali bahwa BUMDes sebagai entitas baru, unit usaha yang berbadan hukum yang setara dengan PT dan Koperasi yang ada selama ini," ujarnya.

Taufik memastikan, kepastian hukum BUMDes dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan mempersulit pengembangan BUMDes.

Bahkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait tata kelola BUMDes telah disusun dengan sederhana dan mudah difahami. "Jadi di RPP BUMDes, sedapat mungkin tidak perlu dijelaskan melalui Permen (Peraturan Menteri). Satu semangat kita jangan sampai ada regulasi yang mempersulit pengembangan BUMDes. Poin itu yang harus kita pegang. Tentunya Perda (Peraturan Daerah) juga jangan sampai mempersulit," ujarnya.

Terkait kemitraan, menurutnya, menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan BUMDes. Bentuk kemitraan pun beragam, mulai terkait aspek permodalan; penguatan Sumber Daya Manusia (SDM); mitra usaha; dan sebagainya.

"Aspek modal itu penting sekali mengingat modal BUMDes yang sangat terbatas. Maka kerjasama dengan perbankan menjadi sangat penting sekali. Kemudian kapaistas pengelola di BUMDes juga terkendala dengan SDM, maka perlu kerjasama dengan perguruan tinggi, perbankan, NGO, balai latihan, dan seterusnya," ujarnya.

Di sisi lain ia mengingatkan, bahwa menjadi sebuah keharusan bagi BUMDes untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Ia berharap, BUMDes dapat menembus pasar global melalui digital.

"Digitalisasi ekonomi desa dengan e-commerce, ini kebutuhan mendesak. Kita harus perform di ekonomi digital. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Supaya desa bisa lebih efisien, efektif untuk memasarkan produk dan hasil dari desa," ujarnya.***

wwwwww