DPR Desak Pemerintah Segera Evaluasi Menyeluruh Penanganan dan Satukan Desk Papua

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintahan Joko Widodo tak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara oleh Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Menurutnya, pemerintah harus segera menangani permasalahan yang berlarut-larut ini dengan pendekatan yang komprehensif agar Papua tidak bernasib seperti Timor Timur yang lepas dari Indonesia.

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/12).

"Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah," lanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dia menjelaskan, sebanyak empat akar masalah masih dijumpai di Papua hingga saat ini.

"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," lanjut politikus PKS itu.

Menurut Sukamta, otonomi khusus yang sudah berjalan hampir 20 tahun juga belum berhasil mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.

Sejumlah bukti pun menunjukkan bahwa pembangunan untuk memanusiakan manusia di Papua belum tuntas. Di saat yang sama, eksploitasi masih terjadi.

"Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia," ucapnya.

Berangkat dari itu, Sukamta meminta Pemerintahan Jokowi segera menyatukan berbagai bagian yang menangani isu Papua di sejumlah kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, hal tersebut perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan.

"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan bahwa Ketua ULMWP Benny Wenda mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua, Selasa (1/12/2020).

Bagi Benny, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak 1963.***