Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
2 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
3
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
22 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
4
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
Peristiwa
23 jam yang lalu
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
5
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
22 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
6
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Hukum
23 jam yang lalu
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Home  /  Berita  /  Politik

Demokrat Pastikan Isu Surat Sukiman di PT Torganda Hoax dan Fitnah

Demokrat Pastikan Isu Surat Sukiman di PT Torganda Hoax dan Fitnah
Surat permintaan kampanye tim Hafid-Erizal ke Torganda, Kelmi Amri dan Ade Agus Hartanto. (Kolase GoNews)
Kamis, 15 April 2021 21:04 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
PEKANBARU - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Rokan Hulu Kelmi Amri SH angkat bicara terkait isu beredarnya surat intruksi dan Bupati Sukiman di Kawasan PT Torganda seperti yang ditudingkan Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto.

Dengan tegas Kelmi Amri mengatakan, isu tersebut tidak benar dan sengaja dihembuskan untuk menciptakan kegaduhan baru di Rokan Hulu. "Saya pastikan isu tersebut Hoax dan fitnah," ujar Kelmi kepada GoNews.co, Kamis (15/4/2021).

Untuk itu, Kelmi meminta semua pihak memahami dengan baik dan mempelajari secara utuh keputusan MK terkait Pilkada di Rokan Hulu. "Jangan suka menebar fitnah dengan mengkait-kaitkan Sukiman. Kita sangat menghormati putusan MK dan tahapan PSU, saya pastikan sampai hari ini tidak ada kampanye. Kalau saya berniat jahat bisa kok saya bongkar kegiatan Tim Hafit Syukrilah yang berupaya melakukan sosialisasi dan kampanye," tandasnya.

"Jujur ya, dari awal, kita sudah melihat paslon nomor 3 ini selalu menebar Hoax mulai dari menyebut penggelembungan suara. DPT fiktif dan sebagainya, tolong sudahilah, masyarakat butuh informasi yang bikin tenang bukan malah menyuguhkan kegaduhan," tukasnya.

Demi menghormati keputusan MK kata Kelmi, pihaknya pun hingga detik ini masih menunda pertemuan penting. Rapat Koalisi pun tidak pernah dilaksanakan. "Sampai detik ini kami belum ada rapat. Karena kita Khawatir ditafsirkan macam-macam. Sekali lagi, tolong hormati hak-hak rakyat dan kaum marginal, jangan hilangkan hak mereka bertarunglah secara sportif dan jangan sibuk menebar fitnah," tegasnya.

"Jangan suka memutar balikkan fakta, saya punya bukti lo, Tim Paslon 03 Hafit-Erizal tertanggal 31 Maret 2021, juteru mereka yang meminta diberikan waktu bersosialisasi dan menyurati PT. Torganda," tutup Kelmi sembari mengirimkan bukti surat permintaan Tim Paslon 03 ke PT Torganda.

Sebelumnya, Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto meminta PT Torganda untuk ditutup saja karena tidak memberikan manfaat dan sudah mengangkangi proses demokrasi sesuai hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataannya tersebut, terkait dengan adanya isu beredarnya surat Sukiman di PT Torganda, yang sudah dibantah Ketua DPC Demokrat Rokan Hulu, Kelmi Amri.

"Kami akan lakukan penelusuran terhadap surat ini, kalau ini benar, berarti perusahaan itu sudah mengangkangi proses demokrasi. Kalau perusahaan di Riau ikut dalam proses demokrasi, sebaiknya di tutup saja, karena manfaatnya tidak ada," tegas Ade Agus yang juga Ketua Komisi I DPRD Riau, Kamis (15/4/2021).

Ade menambahkan, pihaknya akan segera memanggil KPU dan Bawaslu, serta mengundang Polri dan TNI untuk menanyakan peran mereka dalam mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Rohul.

"Katanya sudah dijaga dan tidak boleh ada aktivitas apapun, tapi informasi yang sampai ke kita, petahana (Sukiman) masih mondar-mandir disana, artinya perusahaan ini pemain, pemain politik, apa motif dibelakang ini? Apakah ada ketergantungan perusahaan ke petahana? Ambisi sekali nampaknya," terangnya.***

wwwwww