Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
Peristiwa
2 jam yang lalu
Tak Dinafkahi Maell Lee dan Ditawar Rp 5 Juta, Intan Ratna Juwita: Maaf Mending Saya Jualan Es Kelapa Saja
2
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
3
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
22 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
4
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
Peristiwa
23 jam yang lalu
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
5
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
22 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
6
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Hukum
23 jam yang lalu
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Home  /  Berita  /  Politik

Soal Dugaan Jual Beli Jabatan, Komisi V DPR Segera Panggil Mendes PDTT

Soal Dugaan Jual Beli Jabatan, Komisi V DPR Segera Panggil Mendes PDTT
Anggota Komisi V DPR, Irwan. (foto: Istimewa)
Jum'at, 16 April 2021 18:35 WIB
JAKARTA - Komisi V DPR RI akan segera memanggil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar terkait dugaan jual beli jabatan yang terjadi di Kemendes PDTT.

"Masuk masa persidangan V tentu Komisi V akan mengadakan raker dengan Kemendes dan tentu dalam fungsi pengawasan, saya sebagai anggota Komisi V DPR akan pertanyakan ini," kata anggota Komisi V DPR Irwan seperti dilansir GoNews.co dari CNNIndonesia.com, Jumat (16/4/2021).

Ia menyatakan, dugaan jual beli jabatan yang terjadi di Kemendes PDTT belum pernah dibahas di Rapat Komisi V DPR. Menurut Wasekjen Partai Demokrat itu, dugaan jual beli jabatan yang terjadi di Kemendes PDTT harus dipertanyakan dan didalami karena berpotensi menjadi preseden buruk di tengah visi Presiden Joko Widodo mereformasi birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

"Tentu di rapat kerja berikutnya ini harus dipertajam dengan penjelasan dari Kemendes mengenai desas-desus ini," kata Irwan.

Untuk diketahui, dugaan jual beli jabatan di Kemendes PDTT dilaporkan oleh Majalah Tempo Edisi 12 April 2021.

Seorang anggota Staf Khusus Mendes PDTT diduga memperjualbelikan jabatan eselon I dan II dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp1 miliar hingga Rp3 miliar untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon I, Rp500 juta hingga Rp1 miliar untuk direktur atau eselon II, dan Rp250 hingga Rp500 juta untuk eselon III.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kemendes PDTT terkait isu tersebut.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, Peristiwa
wwwwww