Komisi XI DPR Berharap Hadirnya Dewan UKM DKI Jakarta Bisa Tingkatkan Daya Saing UMKM

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan siap bersinergi dengan Dewan Usaha Kecil dan Menengah UKM DKI Jakarta demi meningkatkan daya saing UKM itu sendiri.

Hal itu disampaikan saat Anis bersilaturahmi dengan anggota dan pengurus Dewan UKM Komite Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta.

Adapun Dewan UKM, merupakan pegiat, pelaku dan pemerhati UKM. Lembaga nirlaba ini menaungi 3.000 anggota UKM binaan se-DKI Jakarta yang terdiri dari 200 usaha menengah, 700 usaha kecil serta 2.000 usaha mikro dan ultra mikro.

Anis merespon positif kehadiran Dewan UKM DKI yang memperjuangkan nasib UKM dalam sepak terjang organisasinya. "Ini adanya persamaan misi antara Dewan UKM DKI Jakarta dengan saya, yaitu sama-sama memperjuangkan UKM. Saat ini saya juga sedang membina sejumlah UMKM di Jakarta Timur," ujar Anis, kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Anis juga memaparkan data Kementrian Koperasi dan UKM tentang jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64,2jt UMKM, dimana jumlah tersebut merupakan 99,99% unit usaha yang selama ini menopang perekonomian Indonesia.

Namun di sisi lain, Anis mengaku prihatin karena dari 64,2juta UMKM tersebut, hanya sekitar 8 juta UMKM yang sudah digital.

Senada dengan Anis, Dewan UKM DKI juga memiliki misi menaik kelaskan para pengusaha kecil. "Saya ingin agar pengusaha ultra mikro seperti ibu-ibu rumahtangga yang unbankable (tidak mampu memenuhi persyaratan bank) ini dapat diperjuangkan peningkatan usahanya," ungkap Anis.

Kemudian Anis berharap ada hal-hal yang dapat dikerjasamakan sesuai dengan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. "Terlebih lagi serapan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk UMKM cukup besar," imbuh Anis.

Perbincangan lantas berlanjut terkait berbagai permasalahan UKM yang diajukan oleh para hadirin seputar permasalahan kesulitan pengajuan kredit bank oleh UKM, kompetisi tempat usaha yang kurang sehat dan cenderung mematikan pasar UKM, terlebih karena efek pandemi.

Dalam hal kredit bank, Anis yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan bahwa sebenarnya bank-bank pemerintah yang menjadi mitra Komisi XI selalu memiliki program kredit untuk UMKM, sehingga seharusnya penyaluran kredit untuk UMKM dapat lebih mudah.

"Dan terkait dengan proteksi UMKM dari kompetitor serta pengawasan, perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan UMKM, hal tersebut seharusnya menjadi tugas Kemetrian Koperasi dan UKM yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah," pungkas Anis.***