Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
Politik
20 jam yang lalu
DPR Pertanyakan Keseriusan Sri Mulyani dalam Menyelamatkan Garuda
2
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
Hukum
16 jam yang lalu
Ketimbang Berkonflik Internal, ETOS Minta KPK Fokus Jebloskan Azis Syamsudin ke Penjara
3
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
Peristiwa
23 jam yang lalu
Kisah Pilu Perjalanan Rahmat: Erwin Abdullah: Ular, Ikan Arwana dan Badik Itu Banyak Menolong
4
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
Politik
20 jam yang lalu
Ketua DPD RI Dapat Gelar Mia Ogena Yi Saragau dari Kesultanan Buton
5
Toyota Resmi Jual Raize 1.200 cc, Harga Mulai Rp 202 Jutaan
Ekonomi
13 jam yang lalu
Toyota Resmi Jual Raize 1.200 cc, Harga Mulai Rp 202 Jutaan
6
Berpikirlah Seperti Orang Minang
Politik
21 jam yang lalu
Berpikirlah Seperti Orang Minang
Home  /  Berita  /  Olahraga

Soal Usulan Tambahan Dana PON Papua Rp1,6 Triliun, Amali: Saya Ingin Clear and Clean

Soal Usulan Tambahan Dana PON Papua Rp1,6 Triliun, Amali: Saya Ingin Clear and Clean
Menpora Zainudin Amali. (foto:Dok. Kemenpora)
Rabu, 09 Juni 2021 03:25 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA -Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin mengatakan tidak akan menghalangi usulan  Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON)  untuk tambahan dana dari APBN sebesar Rp1,6 triliun. Namun, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap harus meninjau ulang usulan tersebut.

“Saya ingin (usulan tambahan anggaran) benar-benar clear and clear. Makanya, prosesnya sedang di-review BPKP. Diperkirakan akhir bulan ini akan menyelesaikan review-nya dan duduk lagi dengan kejaksaan dan KPK,” kata Zainudin Amali usai Rapat Koordinasi Rakor PON bersama Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman serta dari Direktorat Kesehatan Jasmani dan Olahraga (Ditkesjaor) Harry Papilaya yang mewakli Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes di Auditorium Wisma Menpora, Senayan, Jakarta Pusat (8/6/2021).

“Kalau review BPKP oke, itu tidak ada masalah. Dan, saya juga ingin bisa langsung disalurkan kepada daerah,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan permintaan tambahan anggaran yang diusulkan PB PON Papua bukan menjadi alasan munculnya penolakan terhadap pesta olahraga multiajang tersebut. Namun, akar permasalahannya adalah belum adanya kejelasan terkait pencairan dana APBD kepada empat wilayah tuan rumah penyelenggara multiajang empat tahunan itu.

“Sebenarnya (usulan) tambahan anggaran bukan pemicu masalah antara PB PON dan Sub PB PON. Masalah utamanya adalah yang dianggarakan dalam APBD. Sudah ada pencairan (dana), tetapi ke sub-sub ini belum (turun),” kata Amali.

Sementara itu, Marciano mengatakan anggaran dari APBD untuk PON Papua sebetulnya sudah ada dan akan segera dicairkan ke Sub PB PON di empat klaster.

“Seperti Kota Jayapura baru mau diturunkan. Tapi prinsipnya anggaran itu ada, bahkan anggaran masih tersedia Rp600 miliar dari APBD Papua, tetapi belum bisa diturunkan karena butuh LPJ dulu yang sudah dipakai,” ujar Marciano.

Dia menambahkan persiapan PON Papua hingga kini terus berjalan di tengah berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini. “Kesiapan venue masih sesuai. Akomodasi, transportasi, konsumsi dan lain sebagainya sedang dibicarakan, dan akan diselesaikan sesuai harapan,” pungkas Marciano. ***

wwwwww