Bantahan KPU soal Kebocoran Data

JAKARTA - Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon menyampaikan bantahan kepada wartawan, kemarin, terkait kabar data KPU bocor di Breached Forums.

"Setelah kami analisis, coding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU," ujar Betty sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari kompascom Rabu (7/9/2022).

Baca Juga: Pilkada Mundur? NasDem: KPU Tidak Konsisten 

Baca Juga: Alasan KPU Buka Wacana Revisi UU Pilkada 

Sejauh ini, kata Betty, koordinasi dengan tim satgas keamanan siber KPU terus dilakukan. Ia pun memastikan, semua sistem informasi di KPU RI masih kondusif kondisi keamanannya.

Sebelumnya, akun "Bjorka" di forum online "Breached Forums" membagikan 105 juta data penduduk Indonesia yang diklaim bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemarin.

Baca Juga: Daftar Sekaligus KPU, Pakar Politik BRIN: Soliditas KIB Masih Terjaga 

Baca Juga: OSO dan Keberpihakan Terancam, Apa Berita Verifikasi Hanura di KPU? 

Dalam unggahannya, Bjorka menyebut memiliki file berukuran 4 GB (Compressed) atau 20 GB (Uncompressed).

File berisi data penduduk warga Indonesia yang berjumlah secara spesifik sebanyak 105.003.428 itu, dijual oleh Bjorka di Breached Forums seharga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp74,4 juta.

Baca Juga: Dukung Peningkatan Anggaran Kemenprin, DPR Dorong Validasi data IKM 

Baca Juga: Anggota DPR Dorong Generasi Muda Sadar Perlindungan Data Pribadi 

Untuk membuktikan keabsahan data yang dijualnya, Bjorka kemudian juga membagikan file spreadsheet sampel berisi 2 juta data penduduk Indonesia. File sampel yang diberi judul "DPTKPU2M" itu bisa diunduh secara bebas dan gratis.

Dari file sampel tersebut, diketahui terdapat sejumlah data penduduk Indonesia yang terbagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis data yang dibagikan Bjorka dalam file sampel itu adalah sebagai berikut:

Baca Juga: 21.000 perusahaan di Indonesia Datanya Bocor? 

Baca Juga: KPU Dijatah 200 Ribu Klik Akses Data Dukcapil, Zudan: Bisa Ditambah, WA Saja Dulu 

1. Data kode wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan)
2. Data nomor TPS (Tempat Pemungutan Suara)
3. Data nama lengkap penduduk
4. Data nomor KK (Kartu Keluarga)
5. Data NIK (Nomor Induk 6. Kependudukan atau nomor KTP)
6. Data tempat dan tanggal lahir
7. Data usia dan jenis kelamin
8. Data alamat domisili
8. Data status penyandang disabilitas
***