Home > Berita > Pemerintahan

Pemerintahan

Terima Audiensi NGO, Kemendagri Tampung Masukan UU Bidang Politik
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima audiensi sejumlah NGO dan Peneliti di antaranya Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesian Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe), dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Antisipasi Pelambatan Ekonomi Global, Ketua DPD Kumpulkan Ketua Kadin Provinsi se Indonesia
JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengumpulkan para Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) provinsi seluruh Indonesia di Gedung Nusantara III Komplek MPR Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Pertemuan berlangsung sekitar 2 jam.
Arsul Sani Tak Yakin Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja Salah Ketik
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani tidak yakin terjadi salah ketik terkait draf Pasal 170 Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang mengatur presiden bisa membatalkan undang-undang (UU) lewat peraturan pemerintah (PP).
DPD RI Siap Membantu Penyelesaian Hibah Lahan TNI AU ke Pemkab Bengkulu Selatan
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia siap membantu penyelesaian masalah hibah lahan TNI Angkatan Udara di Lapangan Terbang II di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Selain Ajak Komunitas Motor, Bamsoet Ajak Pengemudi Ojol Bumikan Empat Pilar MPR
JAKARTA - Guna membumikan Empat Pilar MPR, Bambang Soestayo punya ide cemerlang dengan mengandeng beberapa komunitas di Indonesia.
Bamsoet Dorong Upaya Miskinkan Koruptor

Bamsoet Dorong Upaya Miskinkan Koruptor

Rabu, 19 Februari 2020 16:45 WIB
JAKARTA – Koruptor seharusnya divonis hukuman berat, seperti teroris, bahkan hukuman mati, seperti di China. Namun, sebetulnya koruptor lebih takut jika hukumannya berupa pemiskinan terhadap diri dan keluarganya.
Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar untuk Bikers Berhadiah Motor Harley Davidson
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus melakukan berbagai inovasi dalam mensosialisasikan empat pilar MPR RI. Kali ini, MPR menggandeng komunitas Motor Besar Indonesia (MBI) dengan menggelar acara Cerdas Cermat untuk para bikers.
IPW Dukung Pembatasan Kewenangan Polsek, Tapi....
JAKARTA - Pemerintah akan mengkaji usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menghapus kewenangan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara di tingkat Kepolisian Sektor atau Polsek. Nantinya, level tindakan Polsek hanya bersifat restorative justice.
Bareng Komunitas Motor, MPR Berharap Pancasila Makin Membumi
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerjasama dengan berbagai komunitas sepeda motor, menggelar acara sosialisasi 4 Pilar. Ada hadiah-hadiah fantastis dalam acara ini, yang bersumber dari komunitas dan untuk anggota komunitas itu sendiri
Kemendagri Minta Alokasi Dana Kesehatan dari APBD Digunakan Tepat Sasaran
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, meminta agar alokasi dana kesehatan yang dianggarkan sebanyak 10 persen dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar digunakan tepat sasaran
BPIP Dianggap Alay Ingin Sosialisasi Pancasila Lewat Tik Tok, Gerindra: Bahaya Ini
JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule merasa kaget dengan rencana Kepala BPIP yang akan menggunakan media sosial Tik Tok untuk mensosialisasikan Pancasila.
Widih... Pak Jokowi Arahkan Kepala BPIP Sosialisasi Pancasila Lewat Tik Tok
JAKARTA - Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan pihaknya berencana menggunakan sejumlah platform media sosial (medsos) untuk menyosialisasikan Pancasila ke generasi muda. Platform media sosial yang akan digunakan mulai dari Youtube, Blog, hingga Tiktok.
Irvan Herman: Susunan Pengurus DPP PAN Akomodir 30 Persen Kader Perempuan dan Milenial
JAKARTA - Usai sukses menggelar Konggres V di Kendari beberapa waktu lalu, DPP PAN akan segera menyusun kepengurusan DPP PAN periode 2020-2025 mendatang.
RUU Omnibus Law Cilaka Salah Ketik, Demokrat: Rakyat Enggak Bodoh!
JAKARTA - Politikus Demokrat Jansen Sitindaon mengkritisi alasan salah ketik dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) Pasal 170, soal pemerintah dapat mengubah Undang-undang (UU) lewat Peraturan Pemerintah (PP).
Efektifitas Pemilu Serentak hingga Penentuan Dapil, Jadi Materi Audiensi Masyarakat dengan PKS
JAKARTA - Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengatakan, PKS memiliki laporan keuangan yang terbuka.
Seribu Triliun Rupiah Dana yang Ditransfer ke Daerah Harus Segera Dibelanjakan
SEMARANG - Dana yang ada di daerah cukup besar, mencapai 1.000 triliun lebih. Di tengah tekanan perekonomian global akibat adanya perang dagang dan merebaknya virus corona, memperkuat daya tahan ekonomi sendiri jadi hal yang mendesak dilakukan.
Banjir Kembali Landa Calon Ibu Kota Baru, 379 Jiwa Terdampak
PENAJAM - Hujan yang mengguyur sejak sore Senin (17/2) yang berlanjut hingga malam menyebabkan sungai Riko di Desa Bukit Subur Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur meluap hingga mengakibatkan permukiman warga banjir. Sebanyak 379 jiwa di ibu kota baru itu terdampak.
Usulan Pensiun Dapat Rp 1 M, Tjahjo: Pemberitaan Media Tak Lengkap, Salah Kutip Itu!
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Tjahjo Kumolo mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan akan mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dana pensiun 1 miliar.
Antisipasi Lambannya Revisi UU Migas, Komisi Energi Dorong Harga Gas Optimal melalui Implementasi Perpres
JAKARTA - Beban subsidi pemerintah untuk gas elpiji mencapai Rp 70 triliun, atau Rp 10 triliun lebih tinggi dari subsidi listrik. Sehingga diperlukan upaya kongret dan komprehensif untuk mencapai harga gas yang optimal; diterima masyarakat tapi tak juga membebani APBN.
Wacana Pemerintah Beri Pensiunan Rp1 Miliar, Pimpinan MPR: Duitnya dari Mana?
JAKARTA - Wacana pemerintah yang akan memberikan pensiunan Aparata Sipil Negara (ASN) 1 miliar rupiah dipertanyakan banyak pihak.
Tekan Kemiskinan, Gubernur NTT Laiskodat Larang Orang Miskin Beranak
JAKARTA - Stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan ( TTS) cukup tinggi. Karena itu harus ada gerakan bersama dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah, lembaga agama, tenaga pendidik dan instansi kesehatan untuk menekan dan menurunkan angka stunting ini.
Syarief Hasan: Mahasiswa Harus Ikut Mengawal Jalannya Pemerintahan
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyambut baik keinginan Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang ingin berkontribusi dalam menyebarluaskan wawasan kebangsaan dikalangan mahasiswa.
Omnibus Law RUU Cilaka Benar-benar Kecelakaan Akademik
JAKARTA - Omnibus Law terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), khususnya pasal 170 ayat (1) sedang benar-benar kecelakaan akademik.
Wanita Melapor Temukan Bayi, Ternyata Dia Sendiri yang Membuangnya
MALANG - Unit Reskrim Polsek Wonosari, Polres Malang, akhirnya mengamankan seorang wanita yang diduga membuang bayi di sebuah rumah kosong milik kepala dusun, Selasa (18/2/2020).
Pacu Prestasi Olahraga, DPD RI Akan Revisi UU SKN

Pacu Prestasi Olahraga, DPD RI Akan Revisi UU SKN

Selasa, 18 Februari 2020 19:29 WIB
JAMBI - Komite III DPD RI memandang Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus segera direvisi karena belum mampu mencapai aspek tujuan keolahragaan yang sebagaimana diharapkan. UU ini juga dinilai belum menciptakan partisipasi atau budaya olahraga bagi masyarakat Indonesia.
Komite I DPD RI: Pembangunan Ibu Kota Negara Harus Melibatkan Masyarakat Lokal
JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 harus melibatkan masyarakat lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton.
Sudah Saatnya Pihak Swasta Terlibat Kelola Olahraga

Sudah Saatnya Pihak Swasta Terlibat Kelola Olahraga

Selasa, 18 Februari 2020 19:14 WIB
SEMARANG - Selain pendidikan dan kesehatan, sebagian negara berkembang juga menempatkan olahraga sebagai bagian program unggulan.
Batasi ASN, TNI-Polri dan Wakil Rakyat, Adeksi dan DPD Sepakat Perlunya Revisi UU Pilkada
JAKARTA - Komite I DPD RI menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tentang keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Komite II DPD RI, Desak KemenPUPR Segera Bangun Infrastuktur di Daerah
JAKARTA - Sebagian daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, ataupun perumahan untuk rakyat.
Perjuangkan Aspirasi, Wakil Ketua DPD Fasilitasi Pertemuan Wabup Bengkulu dengan Menteri PUPR
JAKARTA - Dewan Perwakilan Deaerah Republik Indonesia memfasilitasi pertemuan pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertemuan dilakukan di ruang VIP Gedung B, Kantor DPD RI, Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta, Selasa (18/02).
wwwwww