PEKANBARU - Ketua DPD RI Oesman Sapta membuka Rakerna I Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila di Pekanbaru, Riau, Kamis (28/9). Pada kesempatan itu, ia memberikan pemahaman Pancasila kepada Sapma Pemuda Pancasila.

PEKANBARU - Ketua DPD RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang menginginkan Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiwa (Sapma) Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang mampu membangkitkan generasi muda di Indonesia.

PEKANBARU - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menyerukan bahwa ideologi Pancasila merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

MANADO - Prof. Dr. Darayanti Lubis, Wakil Ketua DPD RI menilai untuk memperkuat peran perempuan dan anak dalam pembangunan di daerah dengan terlebih dahulu meningkatkan kualitas keluarga.

JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menerima puluhan warga dari Kelurahan Way Dadi Lampung yang mengadu agar dibantu penyelesaian permasalahan konflik tanah di kelurahan Way Dadi seluas 300 Ha yang sejak tahun 1980 sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.

MANADO - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Prof Dr Darmayanti Lubis melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, 27-29 September 2017.

MANADO - Wakil ketua DPD RI, Prof Dr Ir Hj Darmayanti Lubis berkunjung ke kantor DPRD Kota Tomohon, Kamis (28/9/2017).

JAKARTA - Penyelenggaraan haji tahun 2017 masih menyisakan permasalahan rutin yang kerap terjadi setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik terkait penyelenggaraan ibadah haji.

JAKARTA - Maraknya pemberitaan tentang lelang keperawanan yang dibuat oleh situs Nikahsirri.com terus menuai kecaman, meskipun sang owner sudah ditetapkan menjadi tersangka.

BANDUNG - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas dalam penegakan hukum di Indonesia.

JAKARTA - Komite II DPD RI menilai penanganan dan pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya dinilai mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sampah, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menerima audiensi warga Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten terkait sengketa lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera (anak perusahaan PT. Krakatau Steel) di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (20/9).

JAKARTA - Komite IV DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) membahas implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

JAKARTA - Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet.

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menerima puluhan orang yang tergabung dalam Tim Presidium Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Kalimantan Utara.

JAKARTA - DPD RI telah merampungkan 2 RUU Inisiatif yaitu RUU Etika Penyelenggara Negara dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI apresiasi kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan KPU dan Bawaslu, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (18/9).

JAKARTA - Larangan ekspor bahan baku rotan yang dahulu terdapat pada Permendag No. 35 tahun 2011 memunculkan fakta bahwa proteksi yang diberikan untuk memajukan industri mebel dan kerajinan rotan menimbulkan banyak kerugian terutama bagi para pelaku rotan. Walaupun Permendag 35/2011 telah dicabut namun dampaknya masih dirasakan oleh para pelaku rotan sampai sekarang.

JAKARTA - Kesehatan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Tentunya, pembentukan kesehatan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bangsa.

JAKARTA - Komite IV menggelar rapat kerja dengan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI guna membahas pengawasan pelaksanaan UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, di Komplek Parlemen, Senin (18/9/2017).