JAKARTA - Komite II DPD RI Dukung Usaha KLHK Tumbuhkan PDB Melalui ekspor hasil hutan dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non-migas.
Hal tersebut terungkap pada Rapat Kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pembahasan Pelaksanaan Program Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 di daerah, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/6/2021) kemarin.
"Selain itu, tujuan rapat kerja ini dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat Pandemi Covid-19," ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat memimpin rapat kerja.
"Rapat Kerja ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI serta rapat-rapat yang telah dilaksanakan oleh Tim Teknis C Komite II bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan Sasaran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2022 adalah menjaga kecenderungan positif pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non-migas, meningkatkan kapasitas produksi kelompok hutan sebagai upaya membantu memeratakan ekonomi wilayah hingga mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah.
"Pelaksanaan program kerja KLHK 2021, pada triwulan 1 ini tumbuh 2,95%, pada sektor kehutanan, pertanian, perikanan. Indeks kualitas lingkungan hidup dan tata kelola lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan bisa kami jaga," ungkapnya.
"Tren kinerja ekspor hasil hutan mencapai US$ 11,08 miliar jauh melampaui revisi target 2020 di angka US$ 7 miliar. Kemudian deforestasi Indonesia triwulan 4 tahun 2020 cukup baik turun 0,12 Juta Ha," lanjut Siti Nurbaya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menambahkan bahwa suara-suara Senator lewat aspirasi dari daerah perlu di dengarkan oleh KLHK. Permasalahan tersebut di antaranya masalah Hutan Lindung, Hutan adat, penambangan liar, rehabilitasi hutan akibat kebakaran hutan dan banjir.
"Saya berharap selain melibatkan Senator pada kegiatan-kegiatan KLHK di daerah, banyak aspirasi-aspirasi masyarakat di daerah terkait permasalahan hutan yang disampaikan para Senator kepada KLHK, kami harap bisa ditampung dan ditindaklanjuti," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Bustami Zainudin menyampaikan kepada KLHK pertama dari Lampung Barat berkaitan dengan permasalahan di Kecamatan Sumber Jaya karena ada desa masuk lahan kawasan hutan lindung.
"Ada beberapa kawasan desa yang melewati taman nasional bukit barisan, selain itu dan kawasan konservasi harimau sumatera, masyarakat di sana banyak membutuhkan bantuan pendidikan dan dermaga, harapan kita pemerintah bisa memberikan bantuan," kata Senator Lampung tersebut.***
