Dukung Pemberantasan Pungli, Ketua DPD RI: Preman Harus Dapat Pembinaan
Dukung Pemberantasan Pungli, Ketua DPD RI: Preman Harus Dapat Pembinaan
Ketua DPD RI, LaNyalla M Mattaliti. (Foto: Istimewa)

Selasa, 15 Juni 2021 16:55 WIB
Penulis : Muslikhin Effendy

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan dukungan terhadap langkah Polri yang memberantas aksi premanisme di jalanan. Namun, LaNyalla meminta dilakukan pembinaan kepada para preman agar tidak mengulangi aksinya.

Menurut LaNyalla, Indonesia tidak boleh memberi ruang buat segala aksi premanisme dan pungutan liar. "Namun para preman itu harus diberikan pembinaan. Bila perlu diberikan juga pembekalan sehingga mereka dapat mencari rezeki dengan cara yang baik," tuturnya, Selasa (15/6/2021).

Senator asal Jawa Timur ini juga meminta masyarakat agar tidak segan untuk melaporkan jika mendapati aksi premanisme dan pungli jalanan. "Harus ada efek jera untuk para preman. Mereka harus sadar jika ulah yang mereka lakukan sangat merugikan masyarakat. Di saat itulah pemerintah harus hadir untuk memberikan pembinaan. Sehingga penanganannya tidak hanya dirazia, dihukum, kemudian dilepas lagi," ujarnya. 

Aparat kepolisian sendiri mulai mengambil tindakan tegas lantaran aksi premanisme telah meresahkan masyarakat. "Apresiasi harus diberikan kepada Polri yang berupaya memberantas premanisme yang selalu meresahkan. Para preman ini kerap melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang membawa barang-barang ke pasar di beberapa kota, seperti Banten, jalur pantura, hingga Gresik," kata LaNyalla.

Namun, mantan Ketua Umum PSSI ini menilai jika keresahan bukan hanya dirasakan para supir. "Masyarakat umum lainnya juga merasakan keresahan. Oleh karena itu, aksi premanisme harus diberantas. Polisi pun harus memberantas orang-orang yang ada di belakang aksi mereka. Jika tidak, aksi mereka akan merebak kembali jika dirasa telah aman dari razia penertiban," katanya.

LaNyalla meminta polri untuk melakukan penertiban premanisme hingga ke akar-akarnya. Pemberantasan premanisme dilakukan aparat Polri disejumah daerah. Di Jawa Timur, Polres Kabupaten Gresik menciduk lima preman yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) kepada sopir truk kawasan Pantai Utara (Pantura), Jatim, dan pengunjung pasar. 

Hal serupa dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Sebanyak 49 preman terduga pelaku pungli di Tanjung Priok ditangkap Tim Gabungan dari Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Di Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 22 orang tersangka preman karena diduga melakukan pungutan liar (pungli).***


Senin, 31 Juli 2017 01:29 WIB
SURABAYA - Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO) menyerukan kepada masyarakat agar sedikit bicara dan lebih banyak bekerja. Pasalnya, pemerintahan saat ini tengah giat-giatnya membangun terutama daerah perbatasan.
Jum'at, 28 Juli 2017 23:32 WIB
JAKARTA - Ketua DPD RI Oesman Sapta gelar silaturahmi dan halal bihalal bersama Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) se-Jabodetabek. Kediaman Oesman Sapta Kuningan, Jakarta(28/7/2017).
Rabu, 26 Juli 2017 16:25 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) didampingi Mahyudin dan Hidayat Nurwahid melantik dua anggota MPR pergantian antarwaktu (PAW) periode 2014-2019.
Minggu, 20 Agustus 2017 14:46 WIB
JAKARTA - Di tengah kemeriahan acara malam ulang tahun Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, di kediamannya Jum'at (19/8) malam, sebuah hadiah tak biasa diberikan salah seorang tamu.
Jum'at, 18 Agustus 2017 14:20 WIB
JAKARTA - Suasana Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta tampak berbeda dari hari-hari biasa.
Kamis, 10 Agustus 2017 20:36 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang memberikan motivasi kepada seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017), sore.
Selasa, 30 Mei 2017 15:20 WIB
JAKARTA - Ketua DPD RI Oesman Sapta berharap segala komponen bangsa termasuk mahasiswa untuk menjaga dan melindungi Pancasila dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.