Dukung PEN, Ketua DPD RI Minta Pemda Percepat Belanja APBD
Dukung PEN, Ketua DPD RI Minta Pemda Percepat Belanja APBD
Ketua DPD RI, LaNyalla M Mattaliti. (Foto: Istimewa)

Rabu, 23 Juni 2021 21:12 WIB
Penulis : Muslikhin Effendy

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti laporan Kementerian Keuangan yang menyatakan realisasi APBD masih sangat rendah. LaNyalla meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat belanja APBD, sekaligus membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Berdasarkan informasi dari Kemenkeu, realisasi APBD hingga akhir Mei baru 20,1 persen atau baru Rp 231,32 triliun. Serapan anggaran masih sangat rendah sehingga membuat pemerintah pusat khawatir.

“Padahal di periode yang sama tahun 2020, realisasinya tercatat mencapai Rp 291,72 triliun atau 24,9 persen dari pagu anggaran. Maka penting sekali pemerintah daerah bergerak mempercepat realisasi APBD,” tutur LaNyalla, Rabu (23/6/2021).

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, realisasi APBD sangat menentukan bagi pemulihan ekonomi nasional (PEN). Selain itu, percepatan pembelanjaan anggaran daerah diperlukan untuk kelancaran penanganan pandemi Covid-19.

“Padahal harapan kita daerah-daerah dapat segera melakukan percepatan untuk membantu pemulihan ekonomi dan mempercepat penanganan dampak dari Covid-19,” sebutnya.

LaNyalla pun meminta kepada setiap kepala daerah untuk lebih memperhatikan mengenai pentingnya serapan anggaran. Apalagi penerimaan daerah juga tercatat tidak lebih baik dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan APBD bulan Mei adalah sebesar 27 persen. Gubernur, bupati, dan walikota beserta jajarannya harus memikirkan cara bagaimana menggenjot peningkatan belanja sekaligus pemasukan daerah,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menyadari kondisi pandemi yang masih belum membaik membuat ekonomi daerah belum bisa menunjukkan tren positif. Meski begitu, ia berharap pemerintah daerah memanfaatkan sektor-sektor yang masih bisa bertahan di tengah gempuran wabah Corona.

“Sektor perikanan dan pertanian cukup berhasil di tengah pandemi. Pemda perlu memanfaatkan peluang ini, dengan membuat berbagai program dan kebijakan yang membuat 2 sektor tersebut memiliki nilai tambah lebih,” ucapnya.

Di sisi lain, LaNyalla mengapresiasi pemda lantaran jumlah simpanan uang yang mulai berkurang pada akhir Mei menjadi Rp 175 triliun. Padahal pada bulan lalu, jumlah simpanan pemda yang ada di perbankan masih mencapai Rp 194,54 triliun.

“Kondisi pandemi memang membuat pemda kesulitan dalam menjalankan program-programnya. Tapi saya meminta pemda tidak perlu takut mengeksekusi program-program yang akan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup LaNyalla.***


Senin, 31 Juli 2017 01:29 WIB
SURABAYA - Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO) menyerukan kepada masyarakat agar sedikit bicara dan lebih banyak bekerja. Pasalnya, pemerintahan saat ini tengah giat-giatnya membangun terutama daerah perbatasan.
Jum'at, 28 Juli 2017 23:32 WIB
JAKARTA - Ketua DPD RI Oesman Sapta gelar silaturahmi dan halal bihalal bersama Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) se-Jabodetabek. Kediaman Oesman Sapta Kuningan, Jakarta(28/7/2017).
Rabu, 26 Juli 2017 16:25 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) didampingi Mahyudin dan Hidayat Nurwahid melantik dua anggota MPR pergantian antarwaktu (PAW) periode 2014-2019.
Minggu, 20 Agustus 2017 14:46 WIB
JAKARTA - Di tengah kemeriahan acara malam ulang tahun Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, di kediamannya Jum'at (19/8) malam, sebuah hadiah tak biasa diberikan salah seorang tamu.
Jum'at, 18 Agustus 2017 14:20 WIB
JAKARTA - Suasana Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta tampak berbeda dari hari-hari biasa.
Kamis, 10 Agustus 2017 20:36 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang memberikan motivasi kepada seluruh peserta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017), sore.
Selasa, 30 Mei 2017 15:20 WIB
JAKARTA - Ketua DPD RI Oesman Sapta berharap segala komponen bangsa termasuk mahasiswa untuk menjaga dan melindungi Pancasila dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.