Wakil Ketua MPR Terima Aspirasi Gempari Soal Dugaan Penistaan Agama Oleh Ahok
Wakil Ketua MPR Terima Aspirasi Gempari Soal Dugaan Penistaan Agama Oleh Ahok
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (istimewa)

Jum'at, 28 Oktober 2016 19:29 WIB

JAKARTA - Puluhan organisasi yang terhimpun dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Kembali ke UUD Tahun 1945 (Gempari) pada 28 Oktober 2016 menemui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR/DPR/DPD.

Salah satu tokoh dalam himpunan organisasi itu, Ratna Sarumpaet, mengatakan kedatangan mereka ke sini bertepatan dengan hari penting Sumpah Pemuda. Lebih lanjut dikatakan, selama ini sebagai warga negara segala hak yang dimiliki seperti mengeluarkan pendapat atau protes dianggap tidak ada. 

Permasalahan yang ada saat ini oleh Ratna Sarumpaet dianggap telah melampaui batas seperti adanya penistaan agama. "kita salah kalau tidak menyikapi hal ini," ujarnya.

Untuk itu Gempari menyatakan sikap, yakni menolak amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang kelima, menuntut kembali ke UUD Tahun 1945, dan mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden. "Ini fakta yang harus kita tempuh," ujarnya.

Ratna mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah sangat buruk. saking buruknya situasi ekonomi, dirinya melihat orang sampai menggandaikan handphone untuk menyambung hidup.

Menanggapi hal yang demikian, Hidayat Nur Wahid menyatakan apa yang disampaikan oleh Gempari sebagai sebuah bentuk rakyat menyampaikan aspirasi. "Menyampaikan aspirasi itu boleh," ujarnya.

Dikatakan untuk mengubah UUD, dalam UUD NRI Tahun 1945 aturan itu justru diberi ruang yang kuat. Dulu dalam UUD Tahun 1945 perubahan UUD itu sangat abstrak. Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa MPR ingin menghidupkan kembali GBHN. Menghidupkan kembali GBHN berarti MPR kembali ke dalam semangat UUD Tahun 1945 sebab aturan adanya GBHN itu pernah tertuang dalam UUD Tahun 1945.

Dalam soal mencabut mandat Presiden, Hidayat Nur Wahid mengemukakan justru dalam UUD NRI Tahun 1945 aturan itu diatur dengan jelas. syarat-syarat Presiden bisa diimpeachment jelas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Hidayat Nur Wahid menyatakan menerima petisi dan tuntutan dari Gempari meski demikian ditegaskan masalah itu akan dibawa ke rapat-rapat di tingkat pimpinan dan fraksi di dan Kelompok DPD di MPR. (rls)

Editor
:

Jum'at, 04 November 2016 00:00 WIB
JAKARTA - Usai menggelar demonstrasi damai 4 November nanti rencananya massa Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNF-MUI) akan menginap di Gedung DPR/MPR.
Rabu, 02 November 2016 13:48 WIB
JAKARTA - Saat menjadi pembicara dalam Seminar Pemikiran Sam Ratulangi di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (2/11/2016). Wakil Ketua MPR E. Mangindaan kembali mengingatkan sejarah pemberian nama Sam Ratulangi pada Bandara dan universitas di Manado.
Jum'at, 28 Oktober 2016 19:29 WIB
JAKARTA - Puluhan organisasi yang terhimpun dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Kembali ke UUD Tahun 1945 (Gempari) pada 28 Oktober 2016 menemui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR/DPR/DPD.
Sabtu, 29 Oktober 2016 11:43 WIB
JAKARTA - Di hadapan ratusan peternak kambing, 29 Oktober 2016, Bantul, Jogjakarta, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar MPR. Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan mengatakan negara itu bisa maju bila ia mempunyai ilmu pengetahuan dan adanya saling percaya antar masyarakat.
Jum'at, 28 Oktober 2016 19:25 WIB
JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi yang dipimpin oleh Habieb Rizieq pada 28 Oktober 2016 menemui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Ruang GBHN, Komplek Gedung Nusantara V, Jakarta. Dalam pertemuan itu Habieb Rizieq mengatakan gerakan yang dilakukan selama ini adalah untuk menegakkan hukum.
Kamis, 27 Oktober 2016 23:16 WIB
JAKARTA - Di Balai Warga Taman Villa Sawo, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (27/10/2016) malam, ratusan warga berkumpul. Diantara warga itu ada Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, para Ketua RW dan Ketua RT.