Indonesia Menjadi Tujuan Kejahatan Internasional

JAKARTA - Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah RI mengadakan Focus Group Discussion kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Pasifik dipimpin Pdt. Rugas Binti Senator asal Kalimantan Tengah di ruang rapat BKSP Komplek Parlemen Senayan Jakarta.(26/11).

Tingkat kejahatan di Indonesia semakin tinggi dan melibatkan berbagai negara bahkan dijadikan daerah tujuan untuk melakukan tindak kejahatan,sehingga dibutuhkan kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional. Indonesia dijadikan target peredaran sindikat narkotika Internasional, human trafficking, penyelundupan barang dan hewan. Melalui Interpol sekarang kejahatan diseluruh dunia bisa terdeteksi. Hadir pula dalam FGD ini M.Yusuf dari PPATK, Chandra Salim BNN, Nurwidiyanto Direktur Pengamanan dan Pengawasan, serta stakeholder terkait.

DPD mendorong Pemerintah memberikan fokus perhatian kepada jutaan TKI ilegal yang berada di luar negeri dengan menutup semua pintu akses jalur penyelundupan TKI. Hal tersebut perlu dilakukan karena maraknya kasus kejahatan dan susahnya memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri karena tidak terdaftar di BNP2TKI. Di samping itu DPD mendorong pihak terkait agar mengawasi jalur-jalur tikus peredaran narkoba baik melalui laut dan pulau-pulau terluar untuk memasukan Narkotika ke Indonesia.

Selain itu DPD ingin Pemerintah dengan dana APBN juga perlu membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya dengan membuat iklim indutri yang positif. Ini salah satu cara untuk mencegah warga Indonesia yang akan mengadu nasib ke luar negeri secara ilegal karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan di negeri sendiri. Kepolisian juga perlu lebih waspada terhadap pola-pola baru memasukan narkoba ke Indonesia yang membabi buta dari seluruh penjuru, bahkan memakai manusia sebagai sarana memasukan narkoa ke Indonesia.

Kejahatan yang lain yang perlu diwaspadai adalah pencucian uang baik dari hasil korupsi dan penjualan narkoba, Indonesia perlu waspada terhadap seluruh transaksi keuangan yang mencurigakan dalam hal ini PPATK lebih meningkakan kewaspadaan terhadap uang yang masuk dan keluar dari Indonesia. (rls)