Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal

 

Pascabeleid tersebut diberlakukan pada 1 Agustus 2023 mengacu Pasal 9 ayat 1 belum ada kemajuan signifikan upaya pencegahan penggunaan air tanah.

 

"Kalau kita melihat daratan di pesisir utara Jakarta dengan wilayah daratan maka sesungguhnya alarm bahaya itu sudah berbunyi. Sebab, tinggi muka air laut sudah lebih tinggi dari daratan," kata Rio, di Sekretariat Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta, Gedung Gondangdia Lama 25, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

 

Saat diskusi P2M bertajuk "Implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah" tersebut, Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis menegaskan perlunya revisi Pergub tentang Zona Bebas Air Tanah agar dapat disesuaikan dengan kondisi terkini dan yang menjadi kebutuhan pemerintah maupun masyarakat.

 

Menurutnya, revisi tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan perpipaan air bersih agar kebijakan pembatasan penggunaan air tanah tidak justru menyulitkan masyarakat.

 

"Upaya mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan laju penurunan muka tanah di Jakarta harus dibarengi dengan ketersediaan layanan air perpipaan yang memadai," bebernya.

 

Ali menyoroti penggunaan air tanah dalam jumlah besar di sejumlah sektor, tidak hanya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Aktivitas usaha seperti laundry, pencucian kendaraan bermotor, hingga fasilitas tempat ibadah juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan.

 

Pembatasan yang hanya menyasar gedung-gedung perkantoran dan apartemen belum tentu cukup untuk menekan penggunaan air tanah secara keseluruhan. Terlebih, aktivitas masyarakat dan sektor usaha lainnya juga memiliki kontribusi terhadap pemanfaatan air tanah.

 

"Jadi tidak bisa serta-merta sasaran kebijakan hanya gedung-gedung. Harus seimbang juga. Usaha laundry, cuci motor, maupun tempat-tempat ibadah juga perlu diperhatikan karena mereka menggunakan air tanah," bebernya.

 

Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Nelson memaparkan, pengendalian penggunaan air tanah harus diiringi dengan kesiapan pemerintah menyediakan akses air bersih bagi masyarakat.

 

Pemerintah tidak bisa serta-merta melarang masyarakat menggunakan air tanah tanpa terlebih dahulu memastikan tersedianya alternatif sumber air bersih yang memadai.

 

"Memang semuanya itu tidak bisa pemerintah serta-merta melarang karena pemerintah juga punya tugas bagaimana menyiapkannya. Saat ini kita bekerja sama dengan PAM JAYA yang mendapatkan penugasan pelayanan 100 persen jaringan perpipaan," jelasnya.

 

Nelson menuturkan, rancangan Pergub baru saat ini masih dalam proses harmonisasi bersama Biro Hukum. Pengaturan nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan wilayah yang telah terjangkau jaringan perpipaan PAM JAYA.

 

"Pergub baru yang sedang kita usulkan dan sekarang dalam proses harmonisasi dengan Biro Hukum, kita tidak lagi menyebutkan zona. Namun, pengaturannya dibuat secara bertahap, misalnya tahun ini area mana dan tahun berikutnya area mana. Ini sangat berkaitan dengan komitmen PAM JAYA dalam tahapan pelayanan jaringan perpipaan," imbuhnya.

 

Ia memastikan, pengendalian penggunaan air tanah menjadi penting mengingat dampak eksploitasi berlebihan terhadap penurunan muka tanah di Jakarta. Ancaman tersebut terutama perlu mendapat perhatian di kawasan pesisir dan Jakarta Utara.

 

Nelson menyebut keberhasilan kebijakan tersebut juga bergantung pada perluasan jaringan perpipaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan air PAM JAYA.

 

Upaya pengendalian juga perlu didukung regulasi yang jelas. Sementara itu, terkait mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment), kewenangannya saat ini berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.

 

"Jadi, kita hanya sebagian sebagai pengendali nantinya. Sampai saat ini, mekanisme reward and punishment menurut saya belum terlalu terlihat," ucapnya.

 

Sementara itu, Senior Manager and Customer Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza menyampaikan, pihaknya terus melakukan pendekatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar bersedia beralih menggunakan air perpipaan. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

 

Salah satunya melalui pemeriksaan kualitas air tanah menggunakan fasilitas laboratorium bergerak (mobile laboratory). Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara langsung kondisi kualitas air tanah yang selama ini digunakan.

 

"Di beberapa wilayah, pendekatannya sedikit berbeda. Untuk wilayah yang dianggap kualitas air tanahnya masih baik, kita perlu melakukan sosialisasi dari sisi kesehatan. Melalui penggunaan mobile lab, masyarakat juga bisa mengecek bagaimana kualitas air tanahnya," urainya.

 

Gatra menekankan, tantangan peralihan penggunaan air tanah juga masih dihadapi pelanggan korporasi, seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan secara optimal. Untuk itu, perluasan jaringan harus dilakukan secara beriringan dengan peningkatan kapasitas produksi air bersih.

 

"Harapannya, dari hulu sampai hilir memang harus kita penuhi dulu. Dari hulunya melalui penambahan kapasitas produksi dan penambahan jaringan pipa. Ini yang nantinya membuat kami meyakini pelanggan korporat juga mau berpindah, tetapi memang masih menunggu momentum sampai PAM JAYA benar-benar bisa masuk ke wilayah tersebut," pungkas Gatra. ***