Polemik Kelayakan Jabatan Gibran, Pakar Sebut Mundur Bisa Jadi Pilihan Terhormat

‎

‎Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026), ia berpandangan bahwa pejabat publik tidak semestinya mempertahankan jabatan dengan segala cara ketika muncul persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan untuk mendudukinya.

‎

‎"Jabatan publik bukanlah hak pribadi yang boleh dipertahankan dengan segala cara. Jabatan adalah amanah yang diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan harus dijalankan berdasarkan persyaratan hukum," kata Djohermansyah.

‎

‎Ia menyatakan, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi pilihan bermartabat tanpa harus menunggu tekanan politik membesar, konflik antarlembaga berkepanjangan, ataupun proses pemakzulan yang menguras energi bangsa.

‎

‎Menurutnya, keberanian melepaskan jabatan justru dapat menunjukkan sikap kesatria karena mengutamakan kepentingan institusi dan negara di atas kepentingan pribadi. Bagi Gibran, langkah tersebut juga tidak serta-merta menutup perjalanan politiknya selama tetap memenuhi seluruh persyaratan hukum apabila ingin kembali ke panggung politik.

‎

‎Djohermansyah juga menyoroti dampak wacana tersebut terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia menilai, jika Gibran benar-benar mengundurkan diri karena persoalan kelayakan jabatan, langkah itu dapat menjadi preseden etika politik bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

‎

‎Ia mencontohkan, kemungkinan adanya kepala daerah atau wakil kepala daerah yang setelah dilantik diketahui tidak memenuhi persyaratan pencalonan, seperti persoalan ijazah, batas usia, status kewarganegaraan, maupun penggunaan dokumen persyaratan yang tidak sah.

‎

‎Djohermansyah menjelaskan, pejabat yang menghadapi persoalan mendasar terkait legitimasi jabatan harus berani mengambil tanggung jawab, bukan berlindung di balik kekuasaan atau mempertahankan jabatan hingga terjadi pertarungan politik.

‎

‎Meski demikian, Djohermansyah menegaskan, pengunduran diri wakil presiden tidak otomatis menjadi yurisprudensi yang mengikat bagi kepala daerah. Sebab, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk apabila terbukti menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pencalonan.

‎

‎"Namun, preseden moral dan politiknya tetap penting. Kepala daerah maupun wakil kepala daerah harus memiliki standar integritas yang sama: jangan mempertahankan jabatan apabila legitimasi persyaratan untuk mendudukinya ternyata bermasalah," tegasnya.

‎

‎Selain menjadi pelajaran bagi pejabat di daerah, Djohermansyah menilai pengunduran diri Gibran berpotensi meredakan kegaduhan politik nasional. Polemik yang terus berlarut-larut dikhawatirkan menyita perhatian dan energi pemerintahan sehingga mengganggu konsentrasi dalam menjalankan agenda pembangunan.

‎

‎Ia mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan pemerintahan yang fokus bekerja, bukan elite politik yang terus terjebak dalam konflik mengenai legitimasi jabatan. Terlebih, konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

‎

‎Djohermansyah merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

‎

‎Dengan demikian, menurutnya, pengunduran diri wakil presiden tidak akan membuat negara kehilangan mekanisme suksesi kepemimpinan. Momentum tersebut bahkan dapat menjadi kesempatan menghadirkan figur wakil presiden yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan presidensial.

‎

‎Lebih jauh, ia menilai polemik Gibran harus menjadi momentum pembenahan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), partai politik, dan lembaga terkait diminta memperketat verifikasi persyaratan administratif maupun substansial sejak proses pencalonan.

‎

‎Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemungutan suara. Sistem demokrasi juga harus memastikan setiap orang yang terpilih benar-benar memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk menduduki jabatan publik.

‎

‎"Pejabat publik tidak hanya dituntut berani merebut kekuasaan, tetapi juga harus berani melepaskannya ketika terdapat persoalan serius mengenai legitimasi dan kelayakan dirinya," ucap Djohermansyah.

‎

‎Ia menegaskan, kehormatan seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa lama mampu bertahan di kursi kekuasaan, melainkan dari keberanian mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepadanya.

‎

‎"Sebab, dalam negara demokrasi, kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari berapa lama ia mampu bertahan di kursi kekuasaan, melainkan dari seberapa besar keberaniannya mempertanggungjawabkan amanah yang pernah dipercayakan kepadanya," pungkas Djohermansyah. ***