Legislator Ali Lubis: Pergub Zona Bebas Air Tanah Perlu Direvisi

‎

‎"Upaya mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan laju penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta harus dibarengi dengan ketersediaan layanan air perpipaan yang memadai," ujarnya, Selasa (10/11/2026).

‎

‎Menurutnya, masyarakat yang wilayahnya telah terlayani jaringan perpipaan perlu didorong untuk beralih menggunakan air dari PAM Jaya dan tidak lagi mengandalkan air tanah.

‎

‎Namun, kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara merata apabila jaringan perpipaan belum tersedia di seluruh wilayah.

‎

‎"Kalau sudah ada jaringan perpipaan, masyarakat bisa didorong untuk beralih. Tetapi kalau jaringan PAM belum tersedia, itu justru menjadi pekerjaan rumah kita hari ini. Jangan sampai masyarakat dilarang menggunakan air tanah, sementara mereka belum memiliki alternatif sumber air bersih," tegasnya.

‎

‎Ali juga menyoroti penggunaan air tanah dalam jumlah besar di sejumlah sektor, tidak hanya gedung perkantoran,.pusat perbelanjaan, dan apartemen. Aktivitas usaha seperti laundry, pencucian kendaraan bermotor, hingga fasilitas tempat ibadah juga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan.

‎

‎"Pengendalian penggunaan air tanah harus dilakukan secara berimbang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing pengguna," terangnya.

‎

‎Ia menilai, pembatasan yang hanya menyasar gedung-gedung perkantoran dan apartemen belum tentu cukup untuk menekan penggunaan air tanah secara keseluruhan. Terlebih, aktivitas masyarakat dan sektor usaha lainnya juga memiliki kontribusi terhadap pemanfaatan air tanah.

‎

‎"Jadi tidak bisa serta-merta sasaran kebijakan hanya gedung-gedung. Harus seimbang juga. Usaha laundry, cuci motor, maupun tempat-tempat ibadah juga perlu diperhatikan karena mereka menggunakan air tanah," bebernya.

‎

‎Ali menambahkan, Pemprov DKI Jakarta perlu memiliki instrumen atau alat ukur yang mampu menghitung besaran penggunaan air tanah secara menyeluruh. Data tersebut penting sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengendalian sekaligus mengevaluasi efektivitas pembatasan.

‎

‎Tanpa data yang akurat mengenai volume penggunaan air tanah, pemerintah akan kesulitan mengukur sejauh mana kebijakan pembatasan memberikan dampak terhadap penurunan muka tanah di Jakarta.

‎

‎"Di Jakarta belum ada satu alat untuk menghitung berapa penggunaan air tanah secara khusus. Jadi, kita perlu mengetahui berapa besar penggunaannya, baik dari gedung maupun masyarakat dan sektor usaha lainnya," ungkapnya.

‎

‎Untuk itu, Ali mendorong agar revisi Pergub tidak hanya mengatur pembatasan penggunaan air tanah, tetapi juga memperhatikan pemerataan jaringan perpipaan, pendataan pengguna, serta mekanisme pengawasan.

‎

‎"Kita tentu ingin paya mengurangi penggunaan air tanah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dan target pengendalian penurunan muka tanah di Jakarta," pungkasnya. ***