Kasus Suap HGB Summarecon Membesar, KPK Garap Sembilan Kepala BPN Buntut Temuan Koper Merah

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dari berbagai wilayah secara maraton. Langkah hukum ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan pemeriksaan lainnya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," urai Jurubicara KPK, Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Delapan saksi yang menjalani pemeriksaan di Jawa Timur meliputi Kakantah Gresik Rarif Setiawan, Kakantah Surabaya I Wida Rahardian Aji, serta Kakantah Surabaya II Agung Basuki. Turut dimintai keterangan pula Kakantah Sidoarjo Nursuliantoro, Kakantah Situbondo Nasep Vandi Sulistyo, Kakantah Mojokerto Mateus Joko Slameto, Kakantah Malang Istanto Nurhidayat, dan Kakantah Jember M Sochib Lutfi.

Di tempat terpisah, penyidik di Gedung Merah Putih Jakarta memfokuskan pemeriksaan terhadap Kakantah Kabupaten Bogor I Budi Kristiyana. Pemanggilan para pimpinan instansi vertikal ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring belasan orang di kawasan Jabodetabek pada pertengahan September 2026 lalu.

Dari serangkaian penggerebekan tersebut, lembaga antirasuah menyita barang bukti berupa uang tunai dari berbagai mata uang negara senilai Rp106,3 miliar. Tumpukan uang tersebut ditemukan tersimpan rapi di dalam beberapa koper berwarna merah di kediaman salah satu tersangka bernama Arif.

Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka, termasuk Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Lampri, Kakantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi. Mereka diduga kuat terlibat dalam permufakatan jahat terkait perpanjangan dan pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan bermasalah.

Berdasarkan konstruksi perkara, pihak Summarecon menyodorkan uang pelicin miliaran rupiah menggunakan kode "dua" melalui sejumlah perantara agar otoritas bersedia mencabut pemblokiran tanah yang sedang digugat oleh ahli waris. Selain pusaran suap penerbitan sertifikat, penyidik kini juga menelusuri dugaan aliran dana gelap triliunan rupiah yang berkaitan dengan jual beli jabatan di internal kementerian tersebut. ***