Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani enggan menanggapi isu yang menyebut dirinya berpeluang mengisi kursi Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Ia meminta seluruh pihak tidak berspekulasi dan memilih fokus menyelesaikan tugas-tugas di parlemen saat ini.

"Jangan berandai-andai. Kita fokus saja kerja," tegasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menyoroti potensi kekosongan posisi tersebut akibat pemakzulan, Peneliti Senior Bidang Politik BRIN, Lili Romli menjelaskan bahwa proses pemberhentian tidak bisa dilakukan secara instan. Walaupun DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pemakzulan lewat mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terdapat sederet tahapan yang harus dilewati hingga putusan akhir di tingkat MPR.

"Setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 dari yang hadir, diajukan ke MK. Jika terbukti bersalah atau tidak memenuhi syarat sebagai wapres, DPR lalu sidang paripurna untuk mengusulkan pada MPR untuk pemberhentian. Keputusan akan sah jika 2/3 anggota MPR setuju pemakzulan. Jadi prosesnya panjang," urainya.

Apabila pemakzulan benar-benar terjadi, konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua nama calon pengganti. Kandidat pendamping tersebut bebas ditarik dari unsur partai politik, nonpartai, maupun kalangan profesional.

Namun, aturan teknis mengenai pengisian jabatan yang kosong ini belum diatur secara mendalam di dalam undang-undang. Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi presiden untuk mempertimbangkan secara mandiri perlu atau tidaknya posisi wapres diisi kembali.

"Pengisian tentang jabatan wapres yang kosong tersebut karena belum diatur lebih jauh dalam UU, bisa jadi jabatan wapres diserahkan ke presiden, apa perlu ada wapres atau tidak," pungkasnya. ***