Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
Nasional
24 jam yang lalu
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
2
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
21 jam yang lalu
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
3
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
20 jam yang lalu
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
4
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
19 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
5
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
10 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Ringan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
6
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Sepakbola
21 jam yang lalu
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Home  /  Berita  /  Metropolitan

DPR Jangan Terjebak Mainan Satu Fraksi

DPR Jangan Terjebak Mainan Satu Fraksi
Sabtu, 28 November 2015 18:27 WIB
JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha mengatakan Fraksi Partai Golkar yang paling banyak melakukan mutasi terhadap kadernya yang bertugas di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Apakah ini ada kaitannya dengan pertikaian Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin dengan Ketua DPR Setya Novanto yang sama-sama dari Partai Golkar, saya tidak tahu persis. Hal yang saya ingatkan, jangan DPR ini terjebak dengan permainan satu fraksi saja,” kata Syaifullah Tamliha, Sabtu (28/11).

Melihat kecenderungan hari ini lanjut Tamliha, wacana pergatian Ketua DPR RI sangat tergantung dari Fraksi Golkar. “Jadi, apakah mengganti Ketua DPR atau tidak, ini tergantung Fraksi Golkar. Yang belum bisa dipastikan, apakah tiga anggota MKD yang baru gabung itu pro Setya Novanto atau Ade Komarudin?,” ujarnya.

Tapi kalau melihat maunya rakyat ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini, kocok ulang pimpinan DPR seperti tidak diinginkan rakyat.

“Kalau kocok ulang itu namanya onani, menikmati sendiri dan saya lihat rakyat tidak menikmatinya dan tentu suka. Kalau sudah begitu, tidak perlu diributkan lagi perlu atau tidaknya kocok ulang Pimpinan DPR,” pungkasnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:fajar.co.id
Kategori:Metropolitan
wwwwww