Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Siap Digelar
Beladiri
19 jam yang lalu
Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Siap Digelar
2
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini
Metropolitan
12 jam yang lalu
BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jabodetabek Hari Ini
3
Ivan Mamut Ungkap Rahasia di Balik Gol Pengujung Laga
Sepakbola
19 jam yang lalu
Ivan Mamut Ungkap Rahasia di Balik Gol Pengujung Laga
4
PSSI Perkenalkan Alen Stajcic Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia
Sepakbola
20 jam yang lalu
PSSI Perkenalkan Alen Stajcic Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia
5
Teppei Yachida Makin Termotivasi Usai Jadi Pencetak Gol Terbanyak Bali United
Sepakbola
20 jam yang lalu
Teppei Yachida Makin Termotivasi Usai Jadi Pencetak Gol Terbanyak Bali United
6
Johnny Jansen Ungkap Rahasia Ketajaman Bali United FC
Sepakbola
19 jam yang lalu
Johnny Jansen Ungkap Rahasia Ketajaman Bali United FC
Home  /  Berita  /  Riau

RTRW Riau, Menhut 'Ogah' Sahkan Permintaan Riau Lepas 2,7 Juta Ha Hutan

RTRW Riau, Menhut Ogah Sahkan Permintaan Riau Lepas 2,7 Juta Ha Hutan
Menhut Siti Nurbaya (foto: ario)
Kamis, 04 Februari 2016 16:16 WIB
Penulis: Syafri Ario
PEKANBARU - Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK tetap menolak usulan Pemprov untuk melepas seluas 2,7 juta hektar kawasan hutan yang diajukan oleh Pemprov Riau.

"Meski ada usulan dari tim terpadu untuk menambah menjadi 2.726.091 ha, namun kita mempertimbangkan keperpihakan kepada masyarakat. Jadi luas yang bisa dilepas tetap sesuai SK yakni 1.6 juta hektar,'' kata Siti Nurbaya di gedung DPD RI, Kamis (4/2/2016).

Dikatakan, meskipun itu hasil dari tim terpadu, namun tetap memerlukan kajian untuk diputuskan.

"Jadi disini harus ada scientific authority and manajemen strategic authority," ujarnya.

Menhut juga membantah bahwa 1,1 juta tambahan yang dimintakan itu dengan alasan ada kawasan pemerintahan itu tidak masuk akal karena hanya ada 70.000 ha kawasan pemerintah dan fasilitas umum yang masuk kawasan hutan.

"Hanya 70.000 ha, sangat sedikit jadi tidak masalah saya kira," kata Menhut.

Selain itu, alasan tidak bisa melakukan pembangunan juga dinilai Menhut tidak tepat, karena, seperti terjadi di Provinsi lain, pemda bisa memakai aturan yang lama. ***

Kategori:Riau, Voli
wwwwww