Rasionalisasi Anggaran di SKPD Harus Sesuai Kebutuhan, Bukan Angka

SELATPANJANG - Tahun 2015 lalu, banyak target Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak tercapai. Penyebab utama tidak tercapainya target itu adalah rasionalisasi anggaran.

"Rasionalisasi anggaran sangat besar dampaknya di daerah, seperti tidak tercapainya target, terutama pembangunan," kata Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti Dedi Putra SHi, ketika berbincang-bincang dengan GoRiau, Rabu (13/4/2016).

Kedepan, kata Politisi PPP ini lagi, rasionalisasi tidak bisa disama ratakan setiap SKPD. Dimana, rasionalisasi harus melihat kebutuhan yang menyentuh langsung ke masyarakat banyak, bukan angka.

Dicontohkan Dedi, pada anggaran Dinas PU, karena Meranti memang harus gencar membangun, maka anggarannya jangan dipotong sama besar dengan SKPD yang lain. Karena, masih banyak mata anggaran atau kegiatan di beberapa SKPD yang boleh dihilangkan karena memang tidak berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat banyak.

"Misal kegiatan seremoni, atau perjalanan dinas. Itu yang harus dirasionalisasi, kalau yang sifatnya untuk pembangunan jangan. Kan memang dibutuhan masyarakat banyak," tambah Dedi pula.

Sebelumnya, usulan rasionalisasi ini telah pula disampaikan Fraksi PPP PKB dalam Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPJ yang disampaikan kepala daerah pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 yang lalu. Pandangan umum Fraksi PPP PKB ini disampaikan oleh Edy Masyhudi. ***