Harusnya Mendagri Beri 'Bekal' untuk Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada 2015

TELUKKUANTAN - Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 berasal dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan. Seperti kalangan birokrat, politisi dan pengusaha, tentu memiliki pemahaman yang berbeda tentang pemerintahan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, SAg menanggapi fenomena yang terjadi pasca dilantiknya para pemimpin daerah tersebut.

"Karena berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda, tentu belum paham akan tugas pokok dan fungsi," ujar Musliadi, Sabtu (4/6/2016).

Untuk itu, ia menyarankan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan pembekalan terhadap bupati dan wakil bupati mengenai dasar-dasar pemerintahan. "Harusnya pembekalan itu dilakukan sebelum mereka (bupati dan wakil bupati) dilantik."

"Kalau Lemhanas kan ada jenjangnya, tapi kalau pembekalan itu hanya dimulai dari dasar-dasar dia mengenal Tufoksi sebagai kepala daerah," tambah Musliadi. Hal ini dilakukan agar kepala daerah tidak salah menurut aturan dan undang-undang dalam menjalankan tugas.

"Selain mereka punya ilmu pemerintahan, juga tidak ada tumpang tindih kebijakan dan kewenangan antara bupati dan wakil bupati," lanjut Musliadi. Menurutnya, jika pemimpin memiliki ilmu, tentu tidak sembarangan mengeluarkan statement atau kebijakan. Ia takut, kebijakan dan statement yang dikeluarkan tersebut mengundang kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

"Karena itu, sangat penting bupati dan wakil bupati di Riau, baik yang sudah dilantik atau pun yang akan dilantik mendapat pembekalan tugas dari Mendagri," ujar Musliadi.

Dikatakan Musliadi, kepala daerah dan Sekda merupakan pelayan masyarakat dan juga sebagai pembina PNS yang ada di lingkungannya. "Karena itu, PNS harus mendapat pembinaan, bukan malah diancam diberhentikan. Kalau memang tak loyal, sebaiknya dianalisa dulu dan diberi teguran."

"Terkait yang terjadi di Kuansing, saya pikir terlalu cepat jika saudara Wabup mengatakan akan memecat PNS yang tidak loyal. Analisa dulu, agar saudara Wabup tidak salah ucap. Urusan PNS, serahkan saja pada Sekda selaku pembinanya. Ini saran dari Komisi A dan berharap pemimpin Kuansing menjalankan program sesuai janji-janji saat kampanye," beber Musliadi.

DPRD berharap, lanjut dia, Mursini - Halim bisa menyatukan seluruh masyarakat agar tidak ada lagi terkotak-kotak. Sebab, seluruh masyarakat Kuansing menginginkan hidup dengan tentram dan menjalani hari-hari dengan damai.***