Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
19 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
Beladiri
13 jam yang lalu
Era Baru, Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 Dikemas Dalam Sports Entertainment
3
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
Olympic
16 jam yang lalu
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
4
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
KOI
14 jam yang lalu
NOC Indonesia: Keselamatan Atlet Tidak Boleh Hanya Menjadi Komitmen di Atas Kertas
5
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
KOI
14 jam yang lalu
Okto Dorong Indonesia Jadi Tuan Rumah World Championships Skateboarding
6
Asael Sumbang Medali Kedua buat Indonesia, Airlangga Berikan Apresiasi
Olympic
12 jam yang lalu
Asael Sumbang Medali Kedua buat Indonesia, Airlangga Berikan Apresiasi
Home  /  Berita  /  Badminton

Wacana Rasionalisasi 1 Juta ASN, Agus Hermanto: Usulan Menteri Yuddy Kita Tolak

Wacana Rasionalisasi 1 Juta ASN, Agus Hermanto: Usulan Menteri Yuddy Kita Tolak
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto. (istimewa)
Kamis, 09 Juni 2016 12:29 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA- Wacana rasionalisasi 1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Crhisnandi, dinilai terlalu terburu-buru.

Rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh pimpinan DPR RI. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, Kamis (09/06/2016).

"Saya memang tidak setuju dilaksanakan keburu-buru harus ada pertimbangan yang memang PNS ini juga aset dari sumber pembangunan. PNS juga cita-cita yang tinggi jangan dipatahin begitu saja," tegasnya, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Agus, jika memang terjadi kesalahan dalam rekruitmen PNS, harusnya tidak dilakukan pemutusan kerja atau pensiun dini, tapi cara Rekruitmennya yang harus diperbaiki.

"Pemerintah merekrut ASN harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jangan ngawur dong," ujarnya.

"Dari jajaran Pemda Sekda logikanya harus PNS yang mengacu pada birokrasi eselon 1, Sekda banyak juga dari unsur politis. Ini juga sesuatu kurang tepat kita perbaiki bukan dari ujunganya, harus mulai dari penerimaannya," pungkas Agus. ***

wwwwww