Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rohmalia Pecahkan Rekor Dunia Cricket di Seri Bali Bash International
Olahraga
13 jam yang lalu
Rohmalia Pecahkan Rekor Dunia Cricket di Seri Bali Bash International
2
Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23, STY Sebut Meningkat Kepercayaan Timnas U 23 Indonesia
Olahraga
13 jam yang lalu
Melaju ke Semifinal Piala Asia U 23, STY Sebut Meningkat Kepercayaan Timnas U 23 Indonesia
3
Timnas Cricket Putri Indonesia Kalahkan Mongolia di Bali Bash Internasional
Olahraga
13 jam yang lalu
Timnas Cricket Putri Indonesia Kalahkan Mongolia di Bali Bash Internasional
4
Kembali Unjuk Kebolehan, Aditya Kalahkan Pecatur Kawakan GM Thien Hai Dao
Olahraga
7 jam yang lalu
Kembali Unjuk Kebolehan, Aditya Kalahkan Pecatur Kawakan GM Thien Hai Dao
5
Seleksi Lokakarya Wasit dan Asisten Wasit Liga 3 Tahun 2023/2024 Bergulir
Olahraga
7 jam yang lalu
Seleksi Lokakarya Wasit dan Asisten Wasit Liga 3 Tahun 2023/2024 Bergulir
6
Hadapi Uzbekistan di Semifinal, Timnas U 23 Indonesia Diharapkan Bisa Tampil Seperti Lawan Korsel
Olahraga
4 jam yang lalu
Hadapi Uzbekistan di Semifinal, Timnas U 23 Indonesia Diharapkan Bisa Tampil Seperti Lawan Korsel
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Wacana Rasionalisasi 1 Juta ASN, Agus Hermanto: Usulan Menteri Yuddy Kita Tolak

Wacana Rasionalisasi 1 Juta ASN, Agus Hermanto: Usulan Menteri Yuddy Kita Tolak
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto. (istimewa)
Kamis, 09 Juni 2016 12:29 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA- Wacana rasionalisasi 1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Crhisnandi, dinilai terlalu terburu-buru.

Rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh pimpinan DPR RI. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, Kamis (09/06/2016).

"Saya memang tidak setuju dilaksanakan keburu-buru harus ada pertimbangan yang memang PNS ini juga aset dari sumber pembangunan. PNS juga cita-cita yang tinggi jangan dipatahin begitu saja," tegasnya, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurut Agus, jika memang terjadi kesalahan dalam rekruitmen PNS, harusnya tidak dilakukan pemutusan kerja atau pensiun dini, tapi cara Rekruitmennya yang harus diperbaiki.

"Pemerintah merekrut ASN harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jangan ngawur dong," ujarnya.

"Dari jajaran Pemda Sekda logikanya harus PNS yang mengacu pada birokrasi eselon 1, Sekda banyak juga dari unsur politis. Ini juga sesuatu kurang tepat kita perbaiki bukan dari ujunganya, harus mulai dari penerimaannya," pungkas Agus. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/