Kecilnya Diversifikasi  Kegiatan Ekonomi Kalimantan, DPR: Jangan Mengandalkan Komoditas Priemer Saja

Kecilnya Diversifikasi  Kegiatan Ekonomi Kalimantan, DPR: Jangan Mengandalkan Komoditas Priemer Saja
Anggota Banggar DPR RI, Hatifah. (net)
Kamis, 14 Juli 2016 09:20 WIB
JAKARTA - Pemerintah dengan DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN Tahun 2017, pada hari Rabu (13/7/2016) kemarin. Diperkirakan, ekonomi Indonesia akan dipengaruhi situasi global seperti, moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan melemahnya aktivitas ekonomi Tiongkok yang diperkirakan masih terjadi.

Lemahnya harga-harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global, seperti membaiknya ekonomi Amerika Serikat yang berdampak pada normalisasi suku bunga. Demikian disampaikan Suahasil Nazara, mewakili Kementerian Keuangan RI.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan mengenai diversifikasi sumber ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Suahasil, secara umum pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah menunjukkan kecenderungan membaik, terutama di Jawa karena didorong oleh industri dan konsumsi yang tinggi. Namun ia juga menyampaikan kemungkinan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan akan mengalami tekanan karena rendahnya harga komoditi.

Menanggapi hal tersebut, Hetifah anggota Banggar DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara menyampaikan bahwa harga komoditas global sangat berpengaruh bagi ekonomi Kalimantan. "Tadi sudah dipaparkan Pemerintah bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi di Kalimantan pada 2017, hanya 1,1 persen. Ini termasuk Kaltim-Kaltara, yang juga akan menurun. Kita perlu memikirkan agar pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut jangan bergantung pada komoditas primer semata", kata Hetifah.

Dalam jangka panjang, tantangan utama bagi wilayah Kalimantan adalah untuk mendiversifikasikan kegiatan dan sumber-sumber ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sejumlah kecil komoditas.

"Di Kaltim dan Kaltara masih banyak menyimpan potensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, seperti pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Kita jangan terus bergantung pada produk-produk primer semata, karena jika terjadi ketidakpastian ekonomi ini menjadi resiko dan masalah," sambung Hetifah.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan hasil beberapa usulan DPR mengenai mengenai asumsi ekonomi makro seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipatok sebesar 45-55 USD/barel, lifting minyak bumi sebesar 760-800 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi sebesar 1,150-1,500 ribu barel setara minyak/hari. Adapun asumsi ekonomi makro yang lain masih menunggu pembahasan di Komisi XI DPR RI. (rls)


wwwwww