Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
Nasional
20 jam yang lalu
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
2
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
22 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
3
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
Kemenpora
21 jam yang lalu
Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Bangsa yang Menang
4
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
Kemenpora
22 jam yang lalu
Presiden Prabowo Serahkan Bonus Atlet Peraih Medali Asian Games dan Asian Para Games 2026
5
Subsidi Klub Futsal Masih Menunggak, Tirta Lunggana: Kami Sangat Kecewa
Sepakbola
20 jam yang lalu
Subsidi Klub Futsal Masih Menunggak, Tirta Lunggana: Kami Sangat Kecewa
6
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Metropolitan
11 jam yang lalu
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Home  /  Berita  /  Badminton

Jokowi Harus Cepat Tunjuk Menteri Baru, Kebijakan Yang Dibuat Arcandra Harus Dibatalkan

Jokowi Harus Cepat Tunjuk Menteri Baru, Kebijakan Yang Dibuat Arcandra Harus Dibatalkan
Anggota DPR RI, Kurtubi. (istimewa)
Jum'at, 19 Agustus 2016 12:00 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Presiden Joko Widodo disarankan secepatnya memilih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Langkah tersebut harus segera diambil, karena ada banyak hal yang harus dibicarakan antara DPR RI dengan pemerintah dalam bidang energi.

"Lebih cepat lebih bagus, (kalau bisa) satu bulan. Sebab banyak hal yang harus dibicarakan oleh DPR," pinta anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, kepada wartawan, Jumat (19/8).

Sampai saat ini, jabatan Menteri ESDM yang ditinggalkan oleh Arcandra Tahar masih diisi pelaksana tugas yaitu Luhut Binsar Panjaitan yang sejatinya menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.

Arcandra yang hanya menjabat selama 20 hari tersebut telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang dipertanyakan DPR. Parlemen belum sempat berkomunikasi dengan Arcandra hingga saat ia dipecat oleh Presiden Joko Widodo karena berkewarganegaraan Amerika Serikat.

"DPR perlu tahu penjelasanya agar tidak timbul ketegangan-ketegangan bersama DPR," katanya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mencabut segala kebijakan sektor energi yang terlanjur dibuat oleh Arcandra Tahar selama menjabat Menteri ESDM.

"Terutama izin perpanjangan ekspor konsentrat dan pengangkatan pejabat-pejabat di kementerian," pungkasnya. (***)

wwwwww