DPD Kembali Terima Penghargaan WTP

JAKARTA - Pemerintah memberikan penghargaan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) karena telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sekretaris Jenderal DPD Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan sebenarnya DPD sudah mendapatkan WTP sepuluh kali berturut-turut sejak 2006. Hal tersebut tak lepas dari komitmen bersama seluruh pimpinan, anggota, dan sekretariat. ''Yang pertama adalah komitmen dulu terhadap pengelolan keuangan negara,'' ucapnya di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri (Depdagri) itu menceritakan bagaimana DPD bisa mendapatkan WTP sepuluh kali berturut-turut. Menurutnya, setelah komitmen bersama nantinya semua anggaran baik di dewan maupun sekretariat jenderal direncanakan dari biro perencanaan dan keuangan.

''Setelah itu sekretariat jenderal bersama Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) membuat perencanaan anggaran berjenjang sesuai tahapan. Jadi dari komitmen kemudian perencanaan,'' kata Sudarsono.

Sudarsono menambahkan semuanya selalu diambil keputusan secara bersama-sama baik PURT, sekretariat jenderal, maupun pimpinan alat kelengkapan, dan pimpianan DPD. Dalam perencanaan itu, Makanya ada rapat gabungan antara pimpinan DPD, pimpinan alat kelengkapan, pimpinan PURT, dan sekretariat jenderal. ''Perencanaan itu bisa berupa koordinasi dengan pemerintah maupun Komisi III DPR,'' lontar dia.

Dalam pelaksanaan juga sama, sambungnya, jadi jenis anggaran apa saja yang diputuskan akan dilaksanakan. Jika ada perubahan, maka akan duduk bersama lagi. ''Nanti mana yang dirubah sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas di agenda,'' kata pria yang pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.

Selain itu, sekretariat jenderal juga melakukan evaluasi triuwalanan mana yang sudah sesuai target dan mana yang belum. Nanti semua itu akan di evaluasi dan hasilnya akan disampaikan ke PURT kembali. ''Nanti PURT membuat evaluasi kembali. Jika ditengah jalan ada perubahan atau optimalisasi kita bicarakan bersama,'' imbuh Sudarsono.

Dirinya menjelaskan bahwa semuanya itu sesuai standar berlaku yang dirancang draftnya oleh sekretariat jenderal sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan kemudian yang dibahas di PURT. PURT akan menetapkan menjadi pedoman baik alat kelengkapan dan pimpinan, serta anggota. ''Jadi ada Petunjuk Operasional (PO) penggunan setiap anggaran. PO tersebut selalu dibuat sesuai dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi seperti peraturan pemerintah atau Kementerian Keuangan, bahkan presiden,'' terang Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Untuk itu, kedepan Sudarsono berharap bisa mempertahankan WTP ini untuk yang ke-11 kalinya. Namun, hal tersebut diperlukan komitmen bersama, perencanaan, dan pelaksanaan dengan baik. ''Jika itu diterapkan maka kami optimis DPD bisa mendapatkan WTP ke-11 kali,'' terangnya.

Sementara itu, Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI Wiweko menambahkan WTP ini merupakan tugas berat DPD dalam mempertahankannya. Karena WTP ini sebagai pemicu peningkatan dan profesional kinerja sekretariat jenderal DPD kedepan. ''Dalam mempertahankan WTP bukan perkara yang mudah,'' cetus dia.

Untuk itu, DPD terus melakukan yang terbaik dalam membuat laporan keuangan dengan benar, tentunya sesuai dengan aturan. ''Kedepan kita optimis bisa mendapatkan WTP yang ke-11 kalinya,'' lontarnya. ***