DPR Sebut Regulasi Tidak Jelas Alasan Jemaah Haji Ikut Jasa Bodong

JAKARTA - Otoritas Filipina menahan sebanyak 177 WNI yang menjadi korban penipuan travel biro perjalanan haji. Seluruh korban dijanjikan diberangkatkan menggunakan kuota haji Filipina. Namun saat di Bandara Ninoy Aquino Manila, Imigrasi Filipina tidak mengizinkan calon jamaah haji pergi ke Arab Saudi.

Terkait hal ini, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan Otoritas Filipina sudah menetapkan lima tersangka kasus penipuan perjalanan haji 177 warga negara Indonesia.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VIII DPR RI, Elion Numberi meminta pemerintah Indonesia ke depannya supaya kerjasama dengan sejumlah negara yang mempunyai kuota haji lebih.

"Kalau boleh Indonesia kerjasama dengan negara-negara yang punya kuota itu. saya pikir baik dan saya setuju, asalkan memenuhi prosedur," ujar Elion di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2016).

Mengatasi calo haji yang berkeliaran, Elion mendesak pemerintah supaya harus mengambil langkah tegas. Sebab persoalan haji menyangkut agama dan hidup akhirat.

"Saya pikir pemerintah harus memperhatikan. Ini negara besar dan negara muslim terbesar. Saya pikir, masa calo-calo atur kita disni. saya minta pemerintah harus lebih fokus karena ini menyangkut akirat dan nama baik Indonesia juga," tegasnya.

Kedodoran jemaah haji yang menggunakan jasa travel bodong tersebut kata Elion tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang belum jelas.

"Harus ganti regulasinya soal kuota haji ini. Misal kalau ada kuota-kuota di setiap negara, apa salahnya gitu. kita ambil kuota itu dan kita kirim sepeti Filipina, Vietnam karena kita ke sana tidak untuk bisnis. tapi menyangkut akhirat," pungkasnya. ***