Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Sepakbola
23 jam yang lalu
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
2
Denlson Junior Siap Hadapi Laga Panas Lawan Persija
Sepakbola
23 jam yang lalu
Denlson Junior Siap Hadapi Laga Panas Lawan Persija
3
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
Kemenpora
7 jam yang lalu
Mengenal Diri Bukan Mendiagnosis Diri, Pesan Fanny Ghassani dan Samanta Clara di IYS 2026
4
Ambisi Madura United FC Putus Tren Positif PSM Makassar
Sepakbola
23 jam yang lalu
Ambisi Madura United FC Putus Tren Positif PSM Makassar
5
Mauro Jeronimo Harus Atur Kondisi Pemain Borneo FC Agar Tetap Kompetitif
Sepakbola
23 jam yang lalu
Mauro Jeronimo Harus Atur Kondisi Pemain Borneo FC Agar Tetap Kompetitif
6
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Kemenpora
7 jam yang lalu
Menpora Erick Serahkan Penghargaan Pemenang di IYS 2026
Home  /  Berita  /  Riau

Buruh Kasar di Riau Semakin Banyak, Pemerintah Kesulitan Salurkan Tenaga Kerja

Buruh Kasar di Riau Semakin Banyak, Pemerintah Kesulitan Salurkan Tenaga Kerja
Ilustrasi demo buruh.
Kamis, 06 Oktober 2016 09:39 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Tenaga kerja tidak terdidik atau tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja di Provinsi Riau sangat banyak. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran tersendiri bagi Pemerintah Provinsi (Peprov) Riau ditengah persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Kualitas tenaga kerja ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan atau keterampilan. Saat ini, tenaga kerja yang tidak terdidik jadi beban dalam menyalurkan tenaga kerja dan di Riau sangat banyak," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (6/10/2016).

Untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat ini pun, Pemprov Riau berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025. Dengan harapan, pemerintah pusat dapat memberikan alokasi anggaran khusus.

"Kita suarakan soal pengentasan kemiskinan ini melalui RPJP nasional pusat," singkatnya. ***

Kategori:Voli, Riau
wwwwww