Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Li Shi Feng, Joko Jaga Peluang Indonesia Rebut Piala Thomas 2024
Olahraga
23 jam yang lalu
Kalahkan Li Shi Feng, Joko Jaga Peluang Indonesia Rebut Piala Thomas 2024
2
Indonesia Tertinggal 0-2 Atas China, Fajar/Rian: Liang/Wang Lebih Berani dan CerdikĀ 
Olahraga
23 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-2 Atas China, Fajar/Rian: Liang/Wang Lebih Berani dan CerdikĀ 
3
Indonesia Runner Up Piala Thomas, Bakri Kesulitan Keluar dari Tekanan
Olahraga
20 jam yang lalu
Indonesia Runner Up Piala Thomas, Bakri Kesulitan Keluar dari Tekanan
4
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
Pemerintahan
3 jam yang lalu
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
5
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
DKI Jakarta
3 jam yang lalu
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
6
Pemprov DKI Raih Provinsi Terbaik Tiga Penghargaan Pembangunan Daerah
Pemerintahan
3 jam yang lalu
Pemprov DKI Raih Provinsi Terbaik Tiga Penghargaan Pembangunan Daerah
Home  /  Berita  /  Riau

Buruh Kasar di Riau Semakin Banyak, Pemerintah Kesulitan Salurkan Tenaga Kerja

Buruh Kasar di Riau Semakin Banyak, Pemerintah Kesulitan Salurkan Tenaga Kerja
Ilustrasi demo buruh.
Kamis, 06 Oktober 2016 09:39 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Tenaga kerja tidak terdidik atau tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja di Provinsi Riau sangat banyak. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran tersendiri bagi Pemerintah Provinsi (Peprov) Riau ditengah persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Kualitas tenaga kerja ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan atau keterampilan. Saat ini, tenaga kerja yang tidak terdidik jadi beban dalam menyalurkan tenaga kerja dan di Riau sangat banyak," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis (6/10/2016).

Untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat ini pun, Pemprov Riau berupaya mengentaskan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025. Dengan harapan, pemerintah pusat dapat memberikan alokasi anggaran khusus.

"Kita suarakan soal pengentasan kemiskinan ini melalui RPJP nasional pusat," singkatnya. ***

Kategori:Pemerintahan, Riau
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/