Dana tak Cukup, ‎Pilkada Kota Langsa Terancam Gagal

LANGSA - Akibat ketersediaan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Langsa tak mencukupi, maka pelaksanaan Pilkada Langsa 2017 terancam gagal.

Ketua KIP Langsa, Agusni AH, kepada GoAceh, Rabu, (26/10/2016), mengakui bila tidak ada anggaran yang mencukupi maka pihaknya tidak bisa melanjutkan tahapan Pilkada 2017 yang sudah berjalan.

Ia menjelaskan, sejak awal, KIP sudah menyampaikan kebutuhan anggaran kepada Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp14,6 miliar, dan pemerintah sudah bersedia membuat MoU dengan KIP sebesar Rp14,6 milyar, yang dikucurkan dalam tiga tahap, yaitu APBK tahun 2016 sebesar Rp6 miliar, APBK Perubahan sebesar Rp6 miliar dan APBK tahun 2017 sebesar Rp2,6 miliar.

Tapi kenyataannya, sambung Agusni, dalam APBK Perubahan tahun 2016 anggaran yang telah disepakati tadi hanya dialokasi sebesar Rp1,5 miliar, dan dengan dana sebesar ini membuat KIP Langsa tidak bisa berbuat apa-apa.

Sementara itu, tambah Agusni, kebutuhan anggaran kita dalam bulan november dan desember sangat besar diantaranya pengadaan kertas suara, gaji penyelenggara, alat peraga dan beberapa kegiatan lagi.

"Jika kami hanya diberikan Rp1,5 milyar dalam APBK Perubahan, maka tahapan tidak bisa kita teruskan karena tidak memiliki anggaran," tegas Agusni.

Lanjutnya, anggaran pilkada ini merupakan wajib hukumnya, bahkan pemerintah pusat juga sudah memerintahkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana sesuai kebutuhan. 

"Sangat kita sayangkan tahapan sudah berjalan seperti ini harus kita hentikan. Jika benar berhenti, maka semua tahapan harus dimulai dari awal kembali," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Langsa, Amri Alwi, kepada wartawan, membenarkan jika dana untuk KIP dalam APBK Perubahan tahun ini sebesar Rp1,5 miliar. Ini disebabkan, Pemerintah Kota Langsa kekuarangan dana, akibat tersedot untuk dana sharing dana gampong sebesar Rp23 miliar.