Aliansi Muda Untuk Demokrasi: Wajar Rakyat Marah, Ahok Seperti Jenderal Bintang 5 yang Kebal Hukum

JAKARTA - Umat Islam dari berbagai daerah akan meramaikan unjuk rasa 1 juta umat Islam di depan Istana Negara hari Jumat (4/11/2016) pekan ini. Demonstrasi mengusung tema, penuntasan proses hukum terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Mereka datang karena penistaan firman suci Allah SWT. Jadi, perkara ini tidak ada unsur politik terkait Pilkada DKI Jakarta, ini murni pidana," ujar Koordinator Aliansi Muda Untuk Demokrasi (ALMUD) Agus Harta kepada redaksi GoNews.co, Senin (31/10/2016) melalui siaran persnya.

Kekuatan umat Islam untuk menuntut keadilan kata Agus Harta, dimaksudkan agar pihak Kepolisian tidak lemah, tebang pilih dan tidak melindungi Ahok, sudah tidak terbendung lagi.

"Sudah diketahui publik dan bukan menjadi rahasia lagi. Tingkah Ahok selama ini terkesan seolah-olah memiliki kekuatan dan kekuasaan yang melebihi jenderal bintang empat yang kebal hukum," tukasnya.

Untuk itu kata dia, jika nantinya terjadi kekacauan pada aksi demo bela islam jilid II pada 14 November 2016 mendatang. Maka hal itu katanya, adalah buah dari lemahnya penegakan hukum. Dirinya pun yakin apabila Ahok ditangkap dan diproses secara hukum yang jujur tanpa rekayasa, maka tidak akan ada kemarahan umat Islam yang merasa agamanya dinistakan.

"Bangkitlah Polisi RI, jangan biarkan rakyat kesakitan, diadu domba oleh bangsa pengkhianat hanya karena kekuasaan investor, kita yakin Polisi di republik ini masih ada yang baik dan lurus," harapnya.

Agus juga menilai wajar kemarahan rakyat terhadap Ahok. Sejak lama Ahok menghina, memfitnah dan mencaci maki rakyat dengan perkataan yang kotor dan tidak mendidik.

Seharusnya pula, katanya, dari dulu Menteri Pendidikan memberikan peringatan dan sanksi terhadap Ahok. Namun pembiaran terjadi seolah-olah Ahok si Kera Sakti yang mengawal sang guru mengambil kitab suci.

"Semuanya keliru. Ahok bagai siluman yang berada di pemukiman masyarakat yang menerima perintah konglomerat atau pengembang untuk menggusur, menghabisi dan memiskinkan masyarakat Jakarta tanpa prikemanusiaan dan prikeadilan," pungkasnya. (rls)