Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
8 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
8 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
3
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
10 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
4
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
7 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
5
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
Olahraga
7 jam yang lalu
Mahesa Jenar Terlecut Dukungan Panser Biru
6
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
9 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Berikut Harapan DPR Terhadap Bos Baru Freeport

Berikut Harapan DPR Terhadap Bos Baru Freeport
Ilustrasi.
Rabu, 23 November 2016 17:17 WIB
JAKARTA - Chappy Hakim resmi ditunjuk sebagai presiden direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia yang baru. Dia menggantikan Maruf Sjamsuddin yang mengundurkan diri.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi berharap, Chappy bisa memimpin Freeport secara harmonis dengan memperhatikan kepentingan negara dan juga korporasi.

"Kepentingan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara bagi kemakmuran rakyat sesuai undang-undang yang berlaku. Serta kepentingan korporasi (PTFI) yang menginvestasikan dana besar bagi kepentingan shareholdernya," ujar politisi NasDem ini di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Selain itu, Kurtubi juga meminta pemerintah dan PT Freeport segera memenuhi keinginan rakyat Papua. Seperti, yang pernah disampaikan Bupati Timika pada saat kunjungan kerja (Kunker) Komisi VII ke PT Freeport beberapa waktu  lalu.

"Keinginan mereka jelas smelter harus dibangun di Papua bukan di Gresik. Karena hal tersebut bisa mengurangi kesenjangan antara daerah penghasil tambang dengan Indonesia Barat (Jawa)," ungkap Kurtubi.

"Pembangunan smelter pasti menciptakan lapangan kerja dan 'multiplier effect' di Papua. Ini untuk keadilan mereka yang menderita akibat pencemaran dari kegiatan tambang," ujarnya.

Dijelaskannya, pembangunan smelter di Papua turut mendorong masuknya industri lain yang menggunakan output smelter, seperti kabel listrik dan pabrik pupuk."Yang paling penting tidak ada ongkos angkut konsentrat dari Papua ke Gersik," tandas dia.

"Selain itu ini untuk menjaga Papua tetap dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan mempercepat pembangunan infrastrukrur di Papua," pungkasnya. (rls)

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Ekonomi, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77