Berikut Harapan DPR Terhadap Bos Baru Freeport

JAKARTA - Chappy Hakim resmi ditunjuk sebagai presiden direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia yang baru. Dia menggantikan Maruf Sjamsuddin yang mengundurkan diri.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi berharap, Chappy bisa memimpin Freeport secara harmonis dengan memperhatikan kepentingan negara dan juga korporasi.

"Kepentingan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara bagi kemakmuran rakyat sesuai undang-undang yang berlaku. Serta kepentingan korporasi (PTFI) yang menginvestasikan dana besar bagi kepentingan shareholdernya," ujar politisi NasDem ini di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Selain itu, Kurtubi juga meminta pemerintah dan PT Freeport segera memenuhi keinginan rakyat Papua. Seperti, yang pernah disampaikan Bupati Timika pada saat kunjungan kerja (Kunker) Komisi VII ke PT Freeport beberapa waktu  lalu.

"Keinginan mereka jelas smelter harus dibangun di Papua bukan di Gresik. Karena hal tersebut bisa mengurangi kesenjangan antara daerah penghasil tambang dengan Indonesia Barat (Jawa)," ungkap Kurtubi.

"Pembangunan smelter pasti menciptakan lapangan kerja dan 'multiplier effect' di Papua. Ini untuk keadilan mereka yang menderita akibat pencemaran dari kegiatan tambang," ujarnya.

Dijelaskannya, pembangunan smelter di Papua turut mendorong masuknya industri lain yang menggunakan output smelter, seperti kabel listrik dan pabrik pupuk."Yang paling penting tidak ada ongkos angkut konsentrat dari Papua ke Gersik," tandas dia.

"Selain itu ini untuk menjaga Papua tetap dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan mempercepat pembangunan infrastrukrur di Papua," pungkasnya. (rls)