Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan

 

Menurut Ical, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, posisi geografis strategis, serta kekuatan pasar domestik merupakan keunggulan yang harus dikelola secara optimal.

 

"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi negara lain atau sekadar pemasok bahan mentah. Kita harus mampu menjadi negara yang memiliki kedaulatan ekonomi dan politik serta menentukan kepentingannya sendiri di tengah persaingan global," kata Ical, Kamis (12/11/2026).

 

Ia menegaskan, potensi besar tersebut tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Diperlukan arah kebijakan yang jelas, kesinambungan pembangunan, penguatan institusi, dan keberanian pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

 

Ia menilai, salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai Rising Giant adalah kemandirian pangan dan energi. Upaya pemerintah mendorong swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian, subsidi pupuk, peningkatan produktivitas, dan kapasitas produksi nasional merupakan langkah strategis menghadapi ketidakpastian global.

 

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor kebutuhan pokok dapat menjadi persoalan serius ketika terjadi gangguan rantai pasok internasional akibat konflik geopolitik maupun perubahan iklim.

 

Hal serupa juga berlaku pada sektor energi. Indonesia tidak cukup hanya memiliki sumber daya energi yang melimpah, tetapi harus mampu mengelola, mengolah, dan mengembangkan teknologi serta infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

 

"Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga kemampuan negara menguasai teknologi, infrastruktur, dan sistem distribusinya," jelasnya.

 

Pada sektor industri, Ical memandang kebijakan hilirisasi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Selama ini, Indonesia dinilai terlalu sering berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah, sementara keuntungan lebih besar dari proses pengolahan dinikmati negara lain.

 

Meski demikian, ia mengingatkan agar hilirisasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan pabrik dan peningkatan investasi. Pemerintah harus memastikan adanya transfer teknologi, penguatan industri nasional, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha dalam negeri.

 

Ical juga menyoroti pentingnya reformasi ekonomi dan deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Namun, kemudahan berusaha harus tetap memperhatikan perlindungan hak pekerja, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.

 

"Investasi seharusnya menjadi instrumen untuk memperluas kesejahteraan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas kehidupan rakyat," tegasnya.

 

Selain pembangunan ekonomi, Ical memaparkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, memiliki tujuan strategis untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan sebagai bagian dari investasi jangka panjang terhadap generasi mendatang.

 

Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan maupun banyaknya penerima manfaat. Kualitas bahan pangan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, pengawasan distribusi, dan dampak terhadap perbaikan gizi harus menjadi indikator utama.

 

Peningkatan kesejahteraan aparatur negara, termasuk ASN, TNI, dan Polri, juga harus diikuti penguatan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan publik.

 

"Tujuan akhir pembangunan bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan kelompok tertentu, tetapi memastikan negara hadir secara adil dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat," ujarnya.

 

Ical mengingatkan, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial. Dibutuhkan pembangunan sistem yang memungkinkan masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, akses permodalan, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

 

"Ambisi Indonesia menjadi negara maju tidak mungkin tercapai tanpa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang konsisten," terangnya.

 

Ia menyamapaiakn, komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi, penyelundupan, dan berbagai praktik ekonomi ilegal dinilai menjadi modal politik penting. Namun, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

 

"Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian untuk menindak siapa pun yang terlibat, tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, maupun kekuatan ekonomi. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menegakkan hukum dan memastikan keadilan berlaku bagi semua orang," ungkapnya.

 

Dalam konteks politik nasional, Ical menyebut, gagasan persatuan atau Indonesia Incorporated dapat menjadi kekuatan untuk menyatukan berbagai elemen bangsa dalam agenda pembangunan. Stabilitas politik memang diperlukan, tetapi persatuan tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan kritik dan perbedaan pendapat.

 

Demokrasi membutuhkan ruang bagi kontrol publik, kritik konstruktif, dan keberanian masyarakat menyampaikan aspirasi.

 

Sementara itu, dalam hubungan internasional, Indonesia memiliki peluang memperkuat posisi strategis melalui politik luar negeri bebas aktif. Diplomasi perdamaian, kerja sama multilateral, serta penguatan hubungan bilateral dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah persaingan geopolitik dunia.

 

Ical menekankan, berbagai proyeksi yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar menjelang 2050 tidak boleh dianggap sebagai jaminan keberhasilan.

 

Pencapaian tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola sumber daya, memperbaiki kualitas institusi, meningkatkan produktivitas, serta membangun ekonomi yang inklusif.

 

Optimisme pemerintah harus tetap disertai evaluasi terhadap berbagai persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, mulai dari daya beli, kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, ketidakpastian masa depan generasi muda, hingga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan maknanya apabila tidak diikuti peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi yang terus bertambah juga belum tentu memberikan manfaat optimal apabila kesempatan kerja semakin sulit diperoleh," tuturnya.

 

Untuk itu, Ical menjelaskan, setiap program pembangunan berskala besar harus dirancang secara matang, transparan, dan terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk mengganggu keberlangsungan usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.

 

Ia berpandangan, keberhasilan visi Indonesia sebagai Rising Giant tidak seharusnya hanya diukur melalui pidato kenegaraan, target pertumbuhan ekonomi, maupun ambisi menjadi kekuatan dunia.

 

Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan negara menciptakan lapangan kerja, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, serta memastikan masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan berkeadilan.

 

"Indonesia memang memiliki alasan kuat untuk optimistis. Namun, optimisme tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap berbagai persoalan. Kritik bukan bentuk pesimisme, dan evaluasi bukan berarti menolak pembangunan. Justru melalui kritik dan pengawasan publik, pemerintah dapat memastikan kebijakan berjalan pada jalur yang tepat," paparnya.

 

Ical menyebut, Indonesia sebagai Rising Giant harus dibangun di atas fondasi kesejahteraan rakyat, keadilan hukum, kemandirian ekonomi, dan demokrasi yang sehat.

 

Menjadi negara besar bukan sekadar tentang seberapa disegani Indonesia di mata dunia, melainkan seberapa mampu negara menjamin kehidupan yang bermartabat bagi rakyatnya.

 

"Raksasa yang sesungguhnya bukan hanya negara yang disegani bangsa lain, tetapi negara yang mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera, memperoleh keadilan, dan memiliki masa depan yang lebih baik," pungkas Ical. ***