120 Anggota DPR RI Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Status Wapres Gibran Diujung Tanduk

JAKARTA - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat usai 120 anggota DPR RI resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan dari delapan fraksi tersebut diserahkan langsung kepada Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu (11/11/2026). Langkah politik ini diambil menyusul polemik legitimasi pucuk pimpinan negara yang terus memicu sorotan luas di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa memastikan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh para wakil rakyat tersebut. Ia menyebut total pengusul yang telah membubuhkan tanda tangan mencapai seratusan orang.

"Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang," urainya.

Dukungan untuk mengawal isu ini mengalir deras dari berbagai kubu di parlemen. Sebaran pengusul terbanyak datang dari Fraksi PKS dengan 28 anggota, disusul Nasdem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota.

Adapun dari Fraksi PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 13 anggota, Gerindra 11 anggota, serta PAN satu anggota. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan bahwa pengisian jabatan presiden dan wakil presiden wajib mematuhi konstitusi yang berlaku.

"Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat," tegasnya.

Langkah pengajuan HMP ini dinilai sudah memiliki pijakan tata negara yang kuat. Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi landasan utama parlemen bergerak.

"Kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," cetusnya.

Sikap senada ditekankan oleh perwakilan Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto yang mendesak agar proses HMP segera dipercepat. Ia menilai langkah pengawasan ini adalah satu-satunya jalan agar dinamika bernegara tidak terus tersandera oleh polemik.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti menyampaikan bahwa keputusan fraksinya diambil setelah menyerap berbagai aspirasi di lapangan. Pihaknya berupaya merespons keluhan warga guna menyudahi ketidakpastian politik saat ini.

"Kami ingin menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri," pungkasnya. ***