‎Pramono Siapkan Beasiswa ke Luar Negeri untuk Santri Kurang Mampu Mulai 2027

‎

‎Pram menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, para kiai, serta ratusan santri.

‎

‎"Kalau tahun depan LPDP DKI Jakarta sudah bisa kita gulirkan, saya berkeinginan bahwa sebagian digunakan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu tetapi mempunyai prestasi akademis yang bagus untuk bisa bersekolah ke luar negeri, apakah itu ke Mesir, ke Saudi Arabia, dan sebagainya, yang intinya adalah untuk memperdalam belajar agama," kata Pram.

‎

‎Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pusat dalam proses rekrutmen calon penerima beasiswa. Namun, Pemprov DKI akan membangun sistem khusus agar program tersebut benar-benar memprioritaskan warga dari keluarga kurang mampu.

‎

‎Selain membiayai pendidikan, Pemprov DKI juga membuka peluang memberikan bantuan peningkatan kompetensi bahasa bagi calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan.

‎

‎"Dalam proses rekrutmen yang akan dilakukan, kita bekerja sama dengan LPDP Pusat, tetapi secara khusus untuk Jakarta yang akan saya bangun adalah sistemnya. Maka betul-betul keluarga tidak mampu menjadi prioritas, termasuk kalau harus mendapatkan bantuan kompetensi bahasa dari Pemerintah DKI Jakarta, kami akan berikan bantuan untuk itu," jelasnya.

‎

‎Tak hanya beasiswa ke luar negeri, Pram juga membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis agar dapat menjangkau lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren. Namun, perluasan tersebut tetap akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta ketentuan yang berlaku.

‎

‎"Pemerintah DKI Jakarta mulai menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis. Dan mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren," ucapnya.

‎

‎Pram menegaskan, pendidikan, termasuk pendidikan agama, tetap menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, Sekolah Swasta Gratis, hingga rehabilitasi sekolah.

‎

‎Dia juga menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 mencapai 85,05 atau tertinggi secara nasional. Menurutnya, pesantren, madrasah, dan tenaga pendidik agama memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat.

‎

‎Sementara itu, Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan peringatan Hari Santri Nasional di Balai Kota. Menurutnya, penggunaan Balai Agung sebagai lokasi kegiatan menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat dan komunitas pendidikan keagamaan.

‎

‎"Hari ini saya kira kita luar biasa diberikan tempat yang luar biasa karena ini simbol masyarakat Jakarta. Beliau ini sudah memberikan kita tempat untuk kedua kalinya," ujar Muhyidin.

‎

‎Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif juga menekankan pentingnya mengaktualisasikan nilai perjuangan para ulama untuk menjawab tantangan pendidikan dan pembangunan bangsa. Dia berharap santri di Jakarta mendapatkan kesempatan pendidikan yang semakin luas agar dapat berkontribusi sebagai pemimpin di berbagai bidang.

‎

‎"Kalau dulu Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari telah menyampaikan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, hari ini kita sebagai santri kiai punya kewajiban untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dalam konteks kekinian," kata Samsul.

‎

‎Dia pun menyampaikan terima kasih atas fasilitasi dan dukungan Pemprov DKI Jakarta serta berharap kolaborasi dengan PWNU terus diperkuat demi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. ***