Wapres Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri Usai Pertemuan dengan Prabowo di Lanud Halim

JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung usai Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer serta meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi pengajuan berhenti dari posisi wakil presiden tersebut.

"Betul," kata Budi Arie melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kabar pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden RI sudah mencuat sejak Selasa (10/11/2026). Ia mendatangi Prabowo untuk mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya secara langsung.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan resmi mengenai pertemuan dua pimpinan negara tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Prasetyo menyebut pembahasan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam.

Prasetyo menjelaskan bahwa pengajuan pengunduran diri Gibran berkaitan dengan berbagai persoalan yang berkembang. Hal tersebut tidak lepas dari keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan.

"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," jelas Prasetyo.

Prabowo belum menyatakan sikap resmi untuk menerima atau menolak permohonan pengunduran diri yang diajukan Gibran saat itu.

Ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan bahwa kepala negara memberikan sejumlah masukan untuk menyikapi kondisi politik saat ini. Salah satunya berkaitan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," tutur Gibran.

Selain langkah di Pengadilan Tata Usaha Negara, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi dilakukan guna menyiapkan langkah peninjauan kembali di Mahkamah Agung. ***