Bantah Konflik Kepentingan Pejabat, RANS Buka Suara Soal Kontrak Rp14,6 Miliar

JAKARTA - PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) akhirnya merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak pengadaan jasa pemengaruh dari dua lembaga negara. Perusahaan hiburan tersebut tercatat meraup total nilai kontrak sebesar Rp14,6 miliar dari kementerian dalam rentang waktu 2024 hingga 2026.

"RANS mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan dan pengawasan publik," sebut perwakilan manajemen RANS melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Pihak manajemen menyatakan bahwa klarifikasi ini bertujuan memberikan gambaran utuh kepada masyarakat. Mereka ingin meluruskan persepsi terkait kemitraan yang terjalin dengan instansi pemerintah.

Manajemen RANS menegaskan bahwa setiap kerja sama dengan instansi pemerintah berjalan melalui mekanisme pengadaan yang terbuka dan akuntabel. Proses penunjukan diklaim telah memenuhi syarat administratif, teknis, serta komersial melalui sistem Inaproc atau e-katalog.

Nilai belasan miliar tersebut dialokasikan untuk satu kampanye di Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp10,7 miliar. Biaya ini tidak sekadar untuk unggahan media sosial, melainkan mencakup ongkos produksi konten, logistik, perjalanan, hingga kehadiran tokoh di berbagai daerah.

Bersama entitas The Dudas-1, RANS memproduksi ragam konten edukasi sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi publikasi kawasan budidaya ikan nila di Karawang hingga pengembangan fasilitas kampung nelayan di Rote Ndao dan Natuna.

Di samping rincian anggaran, manajemen turut menyikapi opini publik terkait posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas yang kini mengemban jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP). Mereka memastikan kemitraan komersial ini sudah disepakati jauh sebelum pelantikan figur publik tersebut pada Oktober 2024.

Entitas kreatif The Dudas-1 bahkan diklaim telah merilis puluhan konten secara mandiri sebelum adanya penunjukan resmi dari KKP. Saat ini, seluruh kampanye dari dua kementerian itu telah menembus angka 52,6 juta penayangan di berbagai platform digital.

Sebelumnya, ICW merilis rincian pengadaan yang bersumber dari portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam laporan itu, dana dialokasikan untuk penayangan video YouTube, fitur cerita Instagram, konten TikTok, hingga pelibatan tokoh dalam kampanye publik pemerintah. ***