Wapres Gibran Didesak Mundur Lewat Hak Menyatakan Pendapat Buntut Sengketa Ijazah

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didesak mengundurkan diri dari jabatannya imbas polemik keabsahan ijazah yang kini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Desakan ini disuarakan oleh Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman pada Rabu (11/11/2026), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai posisi pucuk pimpinan negara tersebut saat ini bermasalah secara konstitusional maupun moral.

"Tidak ada langkah lain selain mundur atau dimundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi," tegasnya.

Legislator NasDem itu menjelaskan bahwa langkah cepat harus diambil guna menjaga marwah konstitusi negara. Arif menganggap Gibran sudah tidak layak lagi menyandang jabatan sebagai Wakil Presiden setelah adanya putusan peradilan yang mengikat tersebut.

Menyikapi polemik status Wakil Presiden, Arif mendorong parlemen untuk segera menggunakan wewenangnya. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki instrumen pengawasan yang sah untuk menindaklanjuti posisi pimpinan negara yang dinilai cacat prosedur.

"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," pungkasnya.

Di tengah desakan mundur dari parlemen, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk membuktikan seluruh riwayat pendidikannya. Ia mengaku telah bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) guna membahas polemik ini.

Gibran juga menyebut dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri," bebernya.

"Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1," sambungnya. ***