Pengamat Sebut Pencopotan Akom Masuk Dalam Tiga Agenda Besar Jokowi

JAKARTA - Kabar Ade Komarudin akan dicopot sebagai Ketua DPR semakin mencuat, setelah nama Setya Novanto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar diusulkan kembali menjadi Ketua DPR setelah kasus 'Papa Minta Saham' menyatakan Novanto tidak bersalah.

Terkait hal itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai bahwa kejadian tersebut merupakan agenda besar Presiden Joko Widodo yang masuk dalam tiga daftar untuk menjaga kekuasaannya.

Adapun agenda yang pertama, Asep menerangkan, kalau Jokowi ingin adanya stabilitas nasional antara legislatif dengan eksekutif, sehingga kekuatan untuk mengamankan anggaran, undang-undang, dan isu impeachment bisa diatasi.

Jadi tidak heran, lanjut dia, Jokowi melihat sosok yang tepat untuk itu semua adalah Setya Novanto yang mempunyai kapasitas mampu mengatur Partai Golkar sekaligus dapat mengendalikan fraksi Golkar dan fraksi yang lain.

"Mereka ingin solid mempertahankan Jokowi sampai 2019, dan tidak mau Jokowi berhenti ditengah jalan. Karena yang kita tau, Ade (Akom) tidak punya kapasitas itu untuk mengamankan," kata Asep, Rabu (23/11/2016).

"Nantinya Novanto juga akan menjadi bemper buat pemerintah bila ada kebijakan yang dikira bertentangan, dengan upaya mengamankan," tambahnya.

Lebih jauh, Asep melihat, agenda kedua Jokowi yakni bagaimana bisa melakukan revisi UU MD3 yang saat ini masih memakai sistem paket. Dimana, hal itu diberlakukan ketika ada kepentingan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sebenarnya ini sudah ke baca, UU MD3 ini ingin diubah agar PDI-Perjuangan mendapat kursi pimpinan DPR. Bisa jadi Fahri Hamzah jadi tumbalnya karena tidak memiliki partai saat ini. Karena ini kan sangat panas jelang 2019, Jokowi juga takut berhenti tengah jalan," jelasnya.

Sementara itu, untuk agenda ketiga Jokowi, yaitu adanya kocok ulang paket pimpinan DPR. Dengan begitu, kata Asep, maka tidak perlu ada revisi UU MD3, namun partai yang dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus mendapatkan jatah dalam kocok ulang tersebut.

"Kalau kocok ulang kemungkinan nanti PDIP akan berpeluang masuk, bisa jadi PKB dan Hanura akan meminta jatah juga. Tinggal bagaimana dinamikanya nanti," tuturnya. (rls)