Nihil di RAPBD 2017, Pemprov Riau Dinilai tak Serius Tangani Persoalan Karlahut

PEKANBARU - Anggota DPRD Riau menyayangkan tidak masuknya anggaran penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 yang diajukan oleh Pemprov. Masalah kebakaran lahan dan hutan yang terjadi hampir setiap tahun harusnya menjadi perhatian serius.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra H. Husni Thamrin, Kamis (25/11/2016). Husni menyebutkan, selama pembahasan di Banggar, dirinya tidak melihat adanya dana khusus dialokasi untuk bencana tahun tersebut.

"Saya secara pribadi tidak melihat ada dana yang dianggarkan untuk penanggulangan Karlahut. Padahal dana inikan sangat penting, karena terjadi setiap tahun. Pemprov belum serius menangani masalah ini," jelas Husni Thamrin.

Anggota Banggar ini mengatakan, meski di RAPBD dianggarkan dana tanggap darurat sebesar Rp10 miliar, tapi itu tidak bisa asal dipergunakan untuk penanganan kebakaran lahan dan hutan.

"Dana tanggap darurat itu sebagai anggaran antisipasi adanya kejadian-kejadian darurat yang mendadak. Sedangkan masalah asap dan Karlahut itu, hampir setiap tahun. Saya kira kalau setiap tahun tidak bisa disebut bencana lagi. Inikan sudah kejadian rutin," sambungnya.

Baca Juga: Fitra Nilai RAPBDP 2016 Mengibiri Anggaran Karlahut

Tahun lalu, lanjutnya, meski terbilang minim namun masih ada dianggarkan. "Karlahut tidak juga kita hanya mengandalkan APBN, daerah juga harus siap. Karena kejadian ini yang terganggu dan merasa dampaknya secara langsung adalah masyarakat kita," pungkasnya. ***