Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
Umum
21 jam yang lalu
Jupiter Soroti Makna Demokrasi AS, Suara Rakyat Tak Boleh Dibeli
2
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
Olympic
16 jam yang lalu
Antarkan Tim Asia Raih Emas FEI Continental, Dinov Berjuang di Invidual Jumping
3
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
Kemenpora
15 jam yang lalu
Hadiri Pelantikan PP Hikmahbudhi, Menpora Erick Ajak Pemuda Fokus Peguatan SDM dan Ekonomi
4
Direktur LBH JARAK Sebut "Genk Solo" Mainkan Issue Diversion
Umum
13 jam yang lalu
Direktur LBH JARAK Sebut Genk Solo Mainkan Issue Diversion
5
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
Ekonomi
18 jam yang lalu
Tak Ingin Hanya Fokus Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Nasional
6
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Metropolitan
14 jam yang lalu
PDS HB Jassin Masuk MOWCAP, Warisan Sastra Jakarta Diakui Dunia
Home  /  Berita  /  Badminton

Ketua Fraksi PKS Berharap Kemenlu Aktif Lakukan Diplomasi Kemanusiaan Untuk Rohingya

Ketua Fraksi PKS Berharap Kemenlu Aktif Lakukan Diplomasi Kemanusiaan Untuk Rohingya
Ilustrasi. (net)
Minggu, 27 November 2016 20:25 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kekerasan yang terjadi pada warga minoritas Rohigya di negara bagian Rakhine Myanmar menjadi perhatian publik tak terkecuali rakyat Indonesia.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menangkap kepedulian rakyat Indonesia ini dan menindaklanjuti dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif.

"Liputan media yang memberitakan kekerasan dan penyiksaan terhadap etnis Rohigya telah menjadi viral di sosial media dan menimbulkan keprihatinan bahkan gerakan kepedulian di kalangan rakyat Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kemenlu harus sigap menyikapinya dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif," kata Jazuli, Minggu (27/11/2016).

Respon ini, lanjut Jazuli, bukan saja sebagai bentuk kepedulian atas kemanusiaan dan hak asasi manusia universal tapi juga amanat konstitusi yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi serta dalam rangka membebaskan penduduk dunia dari penjajahan dan ketertindasan.

"Indonesia bisa menjadi model bagi dunia, khususnya Myanmar, bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara penduduk mayoritas dan minoritas," kata Anggota Komisi I ini.

Jazuli menjelaskan bahwa di Indonesia tidak ada masalah dengan kaum minoritas, semua hidup berdampingan secara damai karena saling menghormati dan menghargai kebhinnekaan. Tidak ada orang disiksa di Indonesia karena keyakinan dan statusnya sebagai minoritas.

Jazuli melanjutkan, siapapun yang melanggar hukum, dari kelompok manapun, harus ditindak dan diproses scara hukum. Dan hal ini (hukum yang berkeadilan) menjadi kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia.

"Dengan modalitas tersebut Indonesia bisa memainkan peran kuat dalam mendorong resolusi dan terminasi kekerasan terhadap etnis Rohigya di Myanmar baik melalui saluran bilateral, regional Asean, maupun multilateral," pungkas Jazuli. ***

wwwwww