Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
Umum
23 jam yang lalu
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
2
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
Olahraga
24 jam yang lalu
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
3
Komisi B DPRD DKI Jakarta Soroti Kinerja Tahun 2023 OPD dan BUMD
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Komisi B DPRD DKI Jakarta Soroti Kinerja Tahun 2023 OPD dan BUMD
4
Shin Tae-yong: Gaya Meyerang dan Bertahan Uzbekistan Sama Baiknya
Olahraga
24 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Gaya Meyerang dan Bertahan Uzbekistan Sama Baiknya
5
Salma Hayek Gabung Madonna Hadirkan Budaya Meksiko dalam Tour Terakhir
Umum
23 jam yang lalu
Salma Hayek Gabung Madonna Hadirkan Budaya Meksiko dalam Tour Terakhir
6
Berpeluang Raih Norma Grand Master, Aditya Butuh 1 Poin Kemenangan
Olahraga
3 jam yang lalu
Berpeluang Raih Norma Grand Master, Aditya Butuh 1 Poin Kemenangan
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Pembongkaran Paksa Rumah Dinas TNI

Ibu Hamil 8 Bulan Lapor ke Presiden

Ibu Hamil 8 Bulan Lapor ke Presiden
Nurul (tengah) ibu hamil delapan bulan yang melapor ke Presiden Jokowi
Sabtu, 07 Januari 2017 15:40 WIB
Penulis: Rijam Kamal Siahaan

MEDAN - Nurul, ibu hamil delapan bulan yang rumahnya kena penertiban petugas Kodam I/Bukit Barisan mengaku telah melapor ke Presiden Joko Widodo.

Ia bersama keluarganya dan para tetangga meminta perlindungan hukum dari presiden.

"Menurut dokter, bulan depan saya sudah melahirkan. Namun, mau gimana lah ini. Rumah yang saya tempati pun digusur TNI. Kemarin, kami sudah melapor ke presiden," kata Nurul di Komplek Pamen Jl Djamin Ginting, Padang Bulan, Medan Selayang, Sabtu (7/1/2016).

Ia mengatakan, dirinya sudah puluhan tahun tinggal di komplek Pamen itu. Selama tinggal di komplek Pamen, ia dan para tetangga tertib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan biaya lain.

"Enggak tau lah mau gimana nanti ini," kata Nurul duduk di pinggir jalan dengan kondisi perut sudah tampak mulai membesar.

Penghuni lain Ade mengatakan petugas Kodam I/BB tidak menghormati surat dari Kementerian Sekretaris Negara.

"Sudah ada jawaban dari Kementerian agar penertiban ini ditinjau ulang. Penertiban ini dilakukan karena petugas Kodam tidak terima kami melapor ke presiden," katanya.

Editor:Rizky Fadilah
Kategori:Peristiwa, GoNews Group, Sumatera Utara, Umum
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/