Hasil Monitoring Komisi I DPRD Pelalawan, PT Serikat Putra Masuk Kategori Perusahaan Nakal
 |
| DPRD Pelalawan, saat melakukan monitoring di salah satu perusahaan. |
Selasa, 10 Januari 2017 22:17 WIB
Penulis: Farikhin
Penulis: Farikhin
PANGKALANKERINCI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Riau melakukan monitoring ke perusahaan yang beroprasi di wilayah Pelalawan. Sejumlah perusahaan, menjadi target monitoring.
"Monitoring ini sebagai bentuk dorongan kepada Pemda Pelalawan untuk menggali dan mengelola potensi daerah. Terutama potensi yang mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Anggota Komisi I DPRD Pelalawan, Nazaruddin Arnazh kepada GoRiau.com (GoNews Group), Selasa (10/1/2017).
Dalam dua tahun terakhir, disampaikan Arnazh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan mengalami penurunan yang sangat signifikan.
"Untuk diketahui, dua tahun terakhir ini besaran APBD kita mengalami penurunan yang sangat jauh. Kondisi ini disebabkan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) khusus sektor Minyak dan Gas (Migas)," sebutnya.
Menurut Arnazh, kondisi tersebut jelas sangat mempengaruhi laju pembangunan daerah. Untuk itu harus ada upaya Pemda Pelalawan untuk melakukan langkah-langkah.
"Untuk menutup devisit ini, salah satunya dengan memaksimalkan penggalian terhadap potensi daerah yang ada," ujarnya.
Oleh karena itu, DPRD Pelalawan sangat mendukung penuh upaya yang dilakukan Pemda. Monitoring perusahaan merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh DPRD kepada Pemda Pelalawan.
"Seperti yang kita lakukan, melakukan monitoring ke seluruh perusahaan yang beroperasional di wilayah Kabupaten Pelalawan," terang Arnazh.
Diterangkannya, monitor yang dilakukan DPRD terhadap perusahaan yang ada adalah untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh perizinan perusahaan.
"Kita menanyakan kepada perusahaan terkait perizinan mereka, seperti IMB, PPJ, HO & perizinan lainnya dan bagi perusahaan yang kedapatan belum lengkap perizinannya, maka kita ingatkan untuk secepatnya dilengkapi," katanya.
Sambung Arnzah, namun apabila perusahaan tidak juga melengkapi kekurangan perizinannya, maka akan ada tindak lanjut dari peringatan tersbut.
"Jika perusahaan tidak juga melengkapi, kita akan berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), nantinya tim ini yang mproses," tandasnya.
Arnazh menyebutkan, dalam bulan Januari ini, Komisi I DPRD Pelalawan telah memonitoring ke sejumlah perusahaan yang ada di Pelalawan.
"Januari ini, dijadwalkan tiga perusahaan disambangi, yakni PT Gandahera Hendana, PT Raja Garuda Mas Sejati dan PT Serikat Putra," bebernya.
Dikatakannya, hasil monitoring tersebut bahwa PT Serikat Putra merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan nakal di Pelalawan.
Baca Juga: Humas PT Gandahera Bantah Sungai Andan Ukui Tercemar Limbah PKS
"Kita akan minta pihak perusahaaan mnunjukan semua perizinan yang dimilikinya," pungkas Nazaruddin Arnazh.*** #PELALAWAN
| Kategori | : | Peristiwa, Pemerintahan, Riau |
