Pasca Aksi Bela Rakyat 121, Pengamat: Pemerintah Harus Awasi Agenda Terselubung

JAKARTA - Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan, pemerintah perlu mengawasi dan memantau agenda terselubung pasca aksi unjuk rasa bela rakyat 121 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada Kamis, 12 Januari 2017.

Aksi unjuk rasa para mahasiswa atas dorongan rasa kegelisahan mereka terhadap situasi saat ini masih patut dipertanyakan, mengingat saat ini belum nampak gejolak sosial di tengah masyarakat seperti yang disuarakan para mahasiswa tersebut.

"Pemerintah perlu awasi dan terus memantau agenda-agenda terselubung pasca aksi unjuk rasa ini terjadi. Pengawasan ini penting demi menghindari agenda-agenda lain selain yang menjadi pokok tuntutan para mahasiswa", ucap Ramses di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Menurutnya, gerakan demonstrasi secara serempak di sejumlah kota di Indonesia jarang terjadi. Meskipun ada namun jumlah lokasinya tidak sebanyak yang terjadi saat ini. Pola gerakan mahasiswa semacan ini perlu dilihat secara komprehensip, apakah semangatnya memang murni atau ada agenda-agenda tersembunyi lainnya terutama pasca aksi unjuk rasa berlangsung.

Aksi unjuk rasa memang tidak dilarang, namun pola gerakan unjuk rasa yang berbeda dari gerakan-gerakan sebelumnya perlu dilihat sebagai sesuatu yang lain. Gerakan itu murni karena adanya keresahan secara sosial terhadap suatu kondisi bangsa atau karena ada muatan-muatan politik lainnya yang patut diwaspadai," kata Ramses.

Lebih lanjut Ramses yang juga sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menjelaskan, aksi-aksi unjuk rasa belakangan ini termasuk aksi unjuk rasa bela rakyat 121 harus dilihat sebagai suatu rangkaian secara utuh. Mahasiswa memang kelompok akademis yang independen namun juga tidak terlepas dari virus politik yang menjebak mereka dalam setiap gerakan.

Untuk itu kata Ramses pemerintah perlu melihat ini sebagai suatu rangkaian gerakan untuk menjatuhkan suatu rezim yang sedang berkuasa. Jika aksi-aksi ini merupakan bagian awal untuk membuka jalan menumbangkan rezim sambil memperkuat legitimasi politik maka pemerintah harus lebih cepat mengantisipasinya, paparnya.

Seperti diketahui, hari ini (12/1), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bela rakyat. Aksi yang berlangsung secara serempak di sejumlah kota di Indonesia ini memrotes dan mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi yang menaikkan harga berbagai barang dalam beberapa waktu terakhir. Mulai harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) hingga kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB. ***