Terkait Temuan CBA Soal Anggaran Konsumsi DPD RI, Benny Rhamdani Akui Ada Kejanggalan Dan Minta Diusut Tuntas

JAKARTA - Terkait temuan dari Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) soal alokasi anggaran konsumsi sebesar Rp1.2 miliar di DPD RI. Senator Sulut yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani meminta pihak berwajib mengusut tuntas.

"Pihak yang berwenang silahkan cek dan jika ada indikasi penyelewengan harus dilakukan tindakan hukum yang berlaku," ujarnya kepada GoNews.co, Senin malam, 16/1/2017) di ruang kerjanya.

"Tadi saya sudah membaca dari beberapa media online, termasuk GoNews.co, lah saya kaget, karena dipemberitaan judulnya konsumsi Anggota DPD. Saya sebagai Anggota DPD tentu merasa untuk menyelidiki sekaligus memberikan klarifikasi terkait hal ini," paparnya.

Dan dari hasil penelusurannya, memang menurutnya ada kejanggalan-kejanggalan dalam pengadaan konsumsi dari anggaran yang disebutkan CBA.

"Jadi kita sedang menyelediki juga, intinya memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Tapi kita minta pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi mendalam," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPD RI telah menghabiskan anggaran konsumsi sebesar Rp940.000.000. Hal ini diungkapkan, Koordinator , Jajang Nurjaman kepada GoNews.co, Senin (16/1/2017) di Jakarta.

"Dan perlu diketahui, pelaksanaan pekerjaan untuk penyediaan konsumsi ini adalah PT Jawa Tengah Citra Boga Jalan.H. Ridi No.10 ulujami, pesanggrajan. Kami dari CBA (Center for Budget Analysis) punya catatan indikasi kejanggalan itu," paparnya.

Kejanggalan itu kata dia, pertama dalam pengadaan konsumsi di DPD RI tersebut kemungkinan tidak dilakukan dengan lelang. Hal tersebut dikarenakan anggaran sebesar Rp1.2 miliar di pecah-pecah menjadi 6 proyek dengan masing-masing proyek di bawah dua ratus juta rupiah.

"Dan paling aneh adalah ini benar benar pemborosan anggaran. Masa sih belanja konsumsi direaliasasikan pada akhir tahun atau bulan desember, dan sekitar Rp940 juta bisa habis selama 12 hari sejak tanggal mulai 7 sampai 18 desember," tukasnya.

Lanjut Jajang, untuk realisasi anggaran sebesar Rp940,000,000 seharusnya dibawah tanggung jawab septy sebagai anggota PPK sesuai dengan SK Sekjen No 566 tahun 2015. "Namun sekjen Sudarsono Hardjoekarto malah menugaskan Rahman Hadi. Bahkan penugasan Rahman Hadi terkesan ganjal dengan dipaksakannya SK No. 713 A tahun 2015 hanya untuk melaksanakan pengadaan barang tertentu yaitu belanja konsumsi dengan masa tugas hanya 29 hari," paparnya lagi.

Berdasarkan temuan di atas Center for Budget Analysis (CBA) Meminta kepada BPK untuk lakukan audit atas kegiatan acara konsumsi tersebut. "Masa selama 12 hari bisa habis anggaran sekitar Rp940 juta. Tidak masuk akal banget," tandasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta, segera aparat hukum untuk turun tangan melakukan pemyelidikikan atas konsumsi akhir tahun di DPD. "Segera panggil Saja, Sekjend DPD oleh KPK untuk minta penjelasan atas realisasi konsumsi akhir tahun ini. KPK atau pihak kepolisian, jangan lupa juga, panggil dan periksa juga pihak PT. Jawa Tengah Citra Boga Jalan.H. Ridi No.10 ulujami, sebagai perusahaan yang dapat pekerjaan," pungkasnya.***