Tegakkan Supremasi Hukum, LKBH Selaras Alam Hadir dan Siap Berikan Bantuan Hukum pada Masyarakat Sumbar

BUKITTINGGI -Berawal dari diskusi ringan yang kerap digelar di Istana Rakyat Selaras Alam, Lasi, Agam dan rasa keprihatinan yang mendalam atas diskriminasi dan kriminalisasi yang kerap menimpa masyarakat kecil, terutama masyarakat yang kurang mampu tatkala menghadapi persoalan di ranah hukum, maka lahirlah ide untuk mendirikan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Selaras Alam ini, ungkap Ketua LKBH Selaras Alam, Sosfi Yuhendra saat acara Deklarasi LKBH Selaras Alam yang digelar di Aula Kharisma Hotel Bukittinggi, Senin 23 Januari 2017.

Pengurus LKBH Selaras Alam secara resmi dilantik oleh Penasehat sekaligus Ketua Dewan Pengawas LKBH Selaras Alam, Suardi Mahmud yang disaksikan seluruh pengurus dan anggota LKBH Selaras Alam dan para tamu undangan yang hadir.

"Melalui LKBH Selaras Alam ini diharapkan kita dapat melakukan upaya maksimal pendampingan pembelaan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,"ungkap Suardi Mahmud.

Menurut Suardi Mahmud tujuan dibentuk LKBH Selaras Alam ini sebenarnya untuk membantu pemerintah dan warga masyarakat untuk menegakkan supremasi hukum demi meningkatkan kemashalatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat, terutama di daerah Agam dan Bukittinggi ini, ujarnya.

Hal itu akan bisa terwujud jika masyarakatnya sejahtera, katanya. Tapi, bagaimana mungkin masyarakat bisa sejahtera bila penegakan hukum masih banyak yang tebang pilih, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Tentu saja situasi tersebut tidak mampu menyatakan kebenaran pada masyarakat kecil.

Dikatakan juga oleh Suardi, yang dimaksudkan dengan kebenaran disini adalah, penegak hukum harus mampu ikhlas dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak terkontaminasi oleh berbagai kepentingan lainnya, jelas Suardi.

"Kehadiran LKBH Selaras Alam ke depan diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang hukum sehingga masyarakat mulai mengerti dan peduli hukum dan tidak mau lagi untuk melanggar hukum," ungkap Suardi Mahmud.

Sementara itu, Ketua LKBH Selaras Alam, Sosfi Yuhendra juga menambahkan selain memberikan bantuan hukum, LKBH Selaras Alam nantinya juga akan memberikan penyuluhan hukum secara preventif kepada masyarakat terutama masyarakat kecil. "Selain itu, kehadiran LKBH Selaras Alam ini juga diharapkan mampu menekan dan mengurangi permasalahan pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah - tengah masyarakat saat ini," harap Sosfi Yuhendra.

Dalam kesempatan itu Sosfi Yuhendra juga menegaskan, LKBH Selaras Alam akan selalu siap untuk melakukan pendampingan dan penyuluhan hukum bila sewaktu - waktu masyarakat meminta bantuan pendampingan hukum kepada LKBH Selaras Alam. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka kita tidak akan dipungut biaya, jelasnya.

Agenda Deklarasi LKBH Selaras Alam ini juga dihadiri oleh Walikota Bukittinggi yang diwakili oleh Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi, Joni Feri, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Trismon dan para undangan seperti Polres Bukittinggi, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bukittinggi, perwakilan organisasi profesi Advokad seperti Peradi, KAI dan Ikadin, Praktisi Hukum, Budayawan, Akademisi, LSM dan Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi dan Agam seperti Mirza Taher, Handri Zain Ibrahim, Amril Anwar, Tasmon, Yulius Rustam, Asra Feri, Young Happy, Trides dan Dafriyon.

Adapun susunan kepengurusan perkumpulan LKBH Selaras Alam periode 2017 - 2022 ini antara lain, (Penasehat/Ketua Dewan Pengawas) Suardi Mahmud, (Ketua LKBH Selaras Alam) Sosfi Yuhendra, (Wakil Ketua) Alfianus Dt Samiak, (Sekretaris) Hidayatul Fadjri, (Divisi Kajian dan Penelitian) Armel Basri, (Divisi Advokasi dan Litigasi) Asra Laila dan Novi Ariyani Syafitri, (Divisi Data dan Publikasi) Jontra, Wahyu Puji Astoto dan Rifnaldi serta (Divisi Keuangan) Rachmi Gustila.(**)