Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
Sepakbola
20 jam yang lalu
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
2
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
MPR RI
24 jam yang lalu
HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah
3
Kadis Dukcapil pun Diminta Berkawan dengan Penjaga Makam
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Kadis Dukcapil pun Diminta Berkawan dengan Penjaga Makam
4
Pilkada 2020, Tito Tunjuk 4 Pejabat jadi Pjs. Gubernur
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Pilkada 2020, Tito Tunjuk 4 Pejabat jadi Pjs. Gubernur
5
Anggota Dewan Bermesraan dengan Istri Saat Rapat Virtual Bahas Anggaran, Begini Kejadiannya
Internasional
23 jam yang lalu
Anggota Dewan Bermesraan dengan Istri Saat Rapat Virtual Bahas Anggaran, Begini Kejadiannya
6
RSO Dan Mimi Irawan Berharap Rudy Hartono Cepat Sembuh
Olahraga
23 jam yang lalu
RSO Dan Mimi Irawan Berharap Rudy Hartono Cepat Sembuh
Home  /  Berita  /  GoNews Group

PAN, Hanura, Demokrat dan Gerindra Kekeh Tolak Presidential Threshold

PAN, Hanura, Demokrat dan Gerindra Kekeh Tolak <em>Presidential Threshold</em>
Disukusi publik di Press Room. (GoNews.co/Muslikhin)
Kamis, 26 Januari 2017 20:48 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Meski harus melalui jalan panjang, empat partai yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan Hanura tetap bersikukuh menolak keberadaan Presidential Threshold.

"Ada empat partai yang meminta agar dihapuskan, malahan nol persen," ungkap anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI, Hetifah Sjaifudian bersama Ketuanya Lukman Edy pada Dialektika Demokrasi bertema "Pembahasan Revisi UU) Pemilu, Masih PerlukahPresidential Threshold dan Parlementary Threshold" di Media Center/Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Katanya, walaupun untuk menjadi suatu aturan keinginan keempat partai tersebut masih harus menempuh proses yang membutuhkan waktu. "Karena enam partai yang ada di parelemen saat ini juga memiliki keinginan yang berbeda. “Saya melihatnya bakal banyak sekali hal-hal yang bakalan alot," sambung Hetifah.

Tak hanya itu, Hetifah juga mengatakan bahwa Partai Golkar, PDIP dan PKS memiliki pandangan yang sama terhadap Presidential Threshold itu sendiri.

"PDIP 20 persen kursi/ 25 persen suara, Golkar 20 persen suara/25 kursi, PKS 20 persen kursi/ 25 persen kursi. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3,5 persen kursi/ 7,0 persen suara. PPP 25 persen kursi/ 30 persen suara," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI, Lukman Edy mengatakan jika penghapusan Presidential Threshold jadi dilakukan maka calon pasangan calon yang akan diusung menjadi lebih banyak pada putaran pertama dibanding sebelum ini.

Kendati begitu, Lukman lebih yakin pada putaran kedua calon yang akan memiliki dukungan keterpilihan hanya dua pasangan saja.

"Walaupun calon presidennya 10, pasti hanya 2 capres nanti yang dominan. Partai-partai kecil akan ikut ke pasangan partai besar. Dan ini yang dikhawatirkan oleh partai kecil," pungkasnya.***


wwwwww